Mpginews.id,JAKARTA, 17 Agustus 2026 —Memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum kemerdekaan bukan sekadar seremoni, melainkan ruang refleksi dan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi Indonesia.
Presidium Nasional PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menilai bahwa 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan, kepastian hukum, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat.
«“Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada upacara, pengibaran bendera, dan slogan kebangsaan. Ukuran kemerdekaan harus terlihat dari sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Baha’ur Rifqi.»
Menurut Baha’, sapaan akrab Achmad Baha’ur Rifqi, pemerintah ke depan menghadapi sejumlah agenda strategis yang membutuhkan keberanian politik, konsistensi kebijakan, serta keberpihakan yang nyata kepada kepentingan rakyat.
1. Pemberantasan Korupsi dan Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan
BEM PTNU Se-Nusantara menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah kejahatan terjadi.
Berbagai kasus korupsi yang terus muncul menunjukkan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh, mulai dari penguatan pencegahan, transparansi anggaran, digitalisasi pengadaan, pengawasan publik, hingga memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional dan tanpa pandang bulu.
«“Negara tidak boleh hanya sibuk mencari koruptor setelah uang rakyat hilang. Sistemnya harus dibangun agar ruang untuk korupsi semakin sempit,” ujar Baha’.»
Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan, bukan sekadar agenda penegakan hukum.
2. Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis
BEM PTNU Se-Nusantara mengapresiasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan dinilai perlu menjadi bahan evaluasi serius.
Aspek keamanan pangan, kualitas distribusi, standar dapur, pengawasan, transparansi anggaran, hingga dugaan penyimpangan harus ditangani secara serius dan tidak dianggap sebagai persoalan kecil.
BEM PTNU menegaskan bahwa yang harus diselamatkan adalah tujuan strategis program MBG, bukan sekadar mempertahankan mekanisme yang mungkin masih memiliki kelemahan.
«“MBG adalah program strategis untuk masa depan generasi Indonesia. Karena itu, pemerintah harus berani mengevaluasi sistemnya secara menyeluruh. Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia justru kehilangan kepercayaan masyarakat akibat lemahnya tata kelola,” lanjut Baha’.»
3. Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Rakyat
Pemerintah memiliki agenda besar dalam hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan ekonomi nasional.
Namun, Baha’ mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka-angka makro.
Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan UMKM, serta pemerataan kesejahteraan.
Pembangunan ekonomi, menurutnya, tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan statistik, sementara masyarakat masih menghadapi mahalnya kebutuhan hidup dan sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak.
«“Ekonomi yang tumbuh harus mampu menjawab persoalan rakyat. Jangan sampai angka pertumbuhan naik, tetapi daya beli dan kualitas hidup masyarakat justru tertinggal,” tegasnya.»
4. Benahi Kualitas Pendidikan Nasional
Sebagai organisasi mahasiswa, BEM PTNU Se-Nusantara menempatkan pendidikan sebagai salah satu agenda utama pembangunan bangsa.
Persoalan kualitas pendidikan, kesenjangan fasilitas, kesejahteraan tenaga pendidik, biaya pendidikan, akses terhadap pendidikan tinggi, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pendidikan dinilai membutuhkan perhatian serius.
Pemerintah harus memastikan pendidikan menjadi ruang untuk mencetak manusia yang berilmu, berkarakter, kritis, kreatif, dan berdaya saing.
Pendidikan, kata Baha’, tidak boleh sekadar mengejar angka partisipasi, tetapi harus mampu memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang.
5. Perkuat Reformasi Pelayanan Kesehatan
Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil, terjangkau, berkualitas, dan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Kesenjangan fasilitas kesehatan antara pusat dan daerah, distribusi tenaga kesehatan, kualitas pelayanan, persoalan kepesertaan dan layanan BPJS, serta akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan kesehatan harus menjadi agenda prioritas.
«“Kemerdekaan juga berarti ketika masyarakat tidak takut jatuh miskin hanya karena sakit dan tidak kehilangan harapan hanya karena tidak mampu mengakses layanan kesehatan,” ujar Baha’.»
6. Lindungi Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Baha’ juga menyoroti persoalan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran, konflik agraria, serta eksploitasi sumber daya alam.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keselamatan ekologis dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
«“Indonesia tidak boleh kaya hari ini tetapi miskin untuk generasi berikutnya. Sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi,” tegasnya.»
Pengelolaan sumber daya alam, lanjut Baha’, harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.
7. Hadirkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
BEM PTNU Se-Nusantara meminta pemerintah memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan.
Menurut Baha’, kepercayaan publik terhadap negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa hukum berlaku secara adil dan berdiri di atas kepentingan rakyat serta konstitusi.
«“Negara hukum tidak boleh hanya kuat terhadap mereka yang lemah, tetapi harus berani menegakkan hukum kepada siapa pun yang terbukti melanggar,” katanya.»
Pemuda Harus Menjadi Subjek Pembangunan
Di luar berbagai agenda tersebut, Baha’ menilai pemerintah perlu memperluas ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan nasional.
Pemuda dan mahasiswa tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan atau kelompok yang dilibatkan ketika negara membutuhkan dukungan.
Sebaliknya, generasi muda harus diberikan ruang untuk berkontribusi dalam politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, riset, teknologi, serta pembangunan sosial.
«“Indonesia 2045 tidak boleh hanya menjadi slogan. Untuk menuju Indonesia Emas, pemerintah hari ini harus berani memberikan ruang kepada generasi muda untuk memimpin, berinovasi, dan mengambil bagian dalam menentukan masa depan bangsa,” ungkap Baha’.»
Merdeka Berarti Berani Mengevaluasi
BEM PTNU Se-Nusantara menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukan bentuk kebencian terhadap negara.
Kritik merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kekuatan intelektual sekaligus kontrol sosial.
Dalam momentum 81 tahun kemerdekaan, Presidium Nasional PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, mengajak pemerintah, mahasiswa, pesantren, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat membangun Indonesia melalui kolaborasi yang kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab.
«“Kami ingin pemerintah kuat, tetapi kekuatan pemerintah harus berjalan bersama kontrol publik. Kami ingin pembangunan cepat, tetapi pembangunan harus tetap berpihak kepada rakyat. Kami ingin Indonesia maju, tetapi kemajuan tidak boleh meninggalkan keadilan sosial,” tutup Baha’.»
BEM PTNU Se-Nusantara meyakini bahwa kemerdekaan bukanlah titik akhir perjuangan. Kemerdekaan adalah mandat untuk terus memperbaiki Indonesia.
Merdeka rakyatnya.
Merdeka pikirannya.
Merdeka ekonominya.
Merdeka hukumnya.
Dan merdeka dari korupsi, ketimpangan, serta ketidakadilan.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Editor : DM MPGI
