Mpgi, Bogor – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan langkah serius memperkuat sistem pertahanan digital nasional. Dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar di Bogor, Selasa (5/8), Kemenko Polkam memulai penyusunan Strategi Nasional Peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) yang menjadi peta jalan keamanan siber Indonesia hingga 2027.
“Strategi ini tidak hanya bicara teknologi dan regulasi, tapi juga penguatan SDM dan kerja sama global,” tegas Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam sambutannya.
Langkah ini dinilai krusial mengingat posisi Indonesia dalam Global Cybersecurity Index (GCI) masih memerlukan penguatan agar mampu bersaing di tingkat regional dan global. Melalui strategi nasional ini, pemerintah menargetkan lonjakan peringkat dan kapasitas keamanan digital Indonesia dalam dua tahun ke depan.
Deputi Eko Dono menyatakan, keamanan siber adalah pondasi penting untuk keberhasilan lima program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Perumahan Rakyat semua memerlukan infrastruktur digital yang aman, tangguh, dan terpercaya,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem digital pemerintah akan menjadi target utama serangan siber jika tidak dilindungi secara sistematis. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi pertahanan siber, penguatan regulasi nasional, dan pembangunan kapasitas SDM menjadi hal yang mutlak.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 kementerian dan lembaga, antara lain Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian PANRB, Bappenas, dan Kepolisian RI.
Tiga kesepakatan strategis dicapai dalam forum ini: Pembentukan Forum Koordinasi dan Komunikasi Keamanan Siber (FK3S) sebagai wadah lintas sektor untuk sinergi kebijakan dan respons insiden digital.
Penetapan target capaian GCI hingga tahun 2027, termasuk indikator penguatan kelembagaan, proteksi data, dan respons insiden.
Penunjukan focal point keamanan siber di setiap instansi guna mempermudah koordinasi dan respons cepat terhadap ancaman.
Langkah-langkah ini menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam membangun kedaulatan digital nasional di tengah eskalasi ancaman dunia maya.
Red//98
Komentar