Mpginews.id,BANGKA BARAT – Insiden penenggelaman satu unit ponton Tambang Inkonvensional (TI) Apung di Perairan Enjel, Kembang Masam, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, kembali menjadi perhatian publik. Peristiwa yang terjadi pada 4 Juni 2026 tersebut tidak hanya mengungkap kemarahan warga terhadap aktivitas pertambangan yang diduga masih berlangsung, tetapi juga memunculkan dugaan keterlibatan oknum anggota TNI serta informasi mengenai adanya penembakan saat kejadian.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, sekelompok masyarakat pesisir yang selama ini mengaku resah terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut mendatangi lokasi operasi ponton. Aksi yang awalnya merupakan bentuk protes kemudian berujung pada penenggelaman satu unit ponton yang berada di area tambang. Sementara itu, satu ponton lainnya disebut berhasil diamankan oleh warga.
Warga menduga ponton yang ditenggelamkan memiliki keterkaitan dengan seorang oknum anggota TNI yang bertugas di wilayah Bangka Barat. Dugaan tersebut langsung memicu perhatian masyarakat karena menyentuh isu sensitif terkait kemungkinan keterlibatan aparat negara dalam aktivitas pertambangan yang legalitasnya dipertanyakan.
Situasi semakin memanas setelah muncul informasi mengenai dugaan penembakan saat warga berada di lokasi kejadian. Sejumlah sumber menyebut seorang oknum yang dikaitkan dengan aktivitas tambang tersebut diduga melepaskan tembakan ketika massa mulai mendekati area ponton. Informasi lain yang beredar bahkan menyebut senjata yang digunakan bukan merupakan senjata organik dinas.
Namun hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari institusi terkait mengenai kebenaran informasi tersebut. Belum ada penjelasan apakah dugaan penembakan benar terjadi, siapa pelakunya, maupun status senjata yang disebut-sebut digunakan dalam peristiwa tersebut.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah komitmen pemerintah pusat untuk memberantas praktik pertambangan ilegal. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa tidak boleh ada anggota TNI yang terlibat dalam aktivitas bisnis ilegal, termasuk pertambangan tanpa izin yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan upaya reformasi internal TNI yang menempatkan prajurit sebagai garda pertahanan negara, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, apabila dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan tersebut terbukti benar, persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh kredibilitas dan marwah institusi.
Di sisi lain, aksi penenggelaman ponton oleh warga dinilai menjadi sinyal kuat adanya akumulasi kekecewaan masyarakat yang telah berlangsung cukup lama. Warga mengaku berulang kali menyampaikan keluhan terkait aktivitas tambang di kawasan perairan tersebut. Namun, mereka menilai aktivitas tersebut masih terus berlangsung sehingga memicu kemarahan karena dianggap mengancam ruang hidup dan wilayah tangkap nelayan.
“Kami sudah lama resah. Aktivitas tambang masih ada. Warga akhirnya turun langsung karena merasa tidak ada perubahan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kini publik menantikan langkah tegas aparat penegak hukum dan institusi militer untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Pertanyaan mengenai siapa pemilik ponton yang ditenggelamkan, apakah benar terdapat keterlibatan oknum aparat, serta apakah benar terjadi penembakan saat warga mendatangi lokasi, masih menunggu jawaban resmi dari pihak berwenang.
Pengungkapan fakta secara transparan dinilai penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Korem 045/Garuda Jaya, Kodim 0431/Bangka Barat, maupun instansi terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI dalam aktivitas pertambangan di Perairan Enjel maupun terkait informasi dugaan penembakan yang berkembang di tengah masyarakat.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Bangka Belitung. Masyarakat menunggu keterbukaan aparat dalam mengungkap fakta secara objektif dan transparan, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat dalam polemik tambang yang kembali mengguncang pesisir Kembang Masam.
(Budi Yanto/KBO Babel)
Editor : DM MPGI
