Mpginews.id,KALBAR — Bantuan kemanusiaan dari negara sahabat mendapat apresiasi masyarakat Kalimantan Barat. Namun, di tengah rasa terima kasih atas kepedulian tersebut, kewaspadaan terhadap kedaulatan dan keamanan nasional dinilai tetap harus menjadi prioritas.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa setiap misi kemanusiaan yang melibatkan personel maupun peralatan dari luar negeri harus tetap berada dalam koridor pengawasan serta kendali penuh otoritas Indonesia.
Menurut Herman Hofi, bantuan kemanusiaan merupakan bentuk kepedulian yang patut dihargai. Namun, kehadiran personel asing dan penggunaan berbagai peralatan di wilayah Indonesia membutuhkan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan persoalan baru.
«“Warga Kalbar sangat berterima kasih atas kepedulian negara atas bantuan kemanusiaan dari negara sahabat. Namun tentunya tetap kewaspadaan terhadap kedaulatan dan keamanan nasional harus menjadi prioritas utama,” ujar Herman Hofi, Jumat (11/9/2026).»
Ia menjelaskan, dalam konteks hubungan internasional maupun aspek pertahanan dan keamanan, koordinasi di lapangan semestinya tetap berada di bawah kendali penuh pihak berwenang Indonesia.
Menurutnya, kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak tertentu yang mencoba membonceng misi kemanusiaan untuk kepentingan lain yang berpotensi merugikan kepentingan bangsa dan negara di kemudian hari.
Meski demikian, Herman Hofi meyakini aparat dan lembaga berwenang telah memiliki mekanisme antisipasi terhadap berbagai kemungkinan tersebut.
Ia menilai, seluruh pergerakan personel asing maupun aktivitas di zona operasi harus memiliki batas wilayah kerja yang jelas. Selain itu, pelaksanaan di lapangan perlu mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari personel TNI/Polri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Lindungi Informasi Strategis
Tidak hanya menyangkut pergerakan personel, Herman Hofi juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap informasi strategis Indonesia.
Menurutnya, akses terhadap informasi yang bersifat sensitif, termasuk data geospasial, peta strategis, serta jaringan komunikasi internal yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan, harus tetap berada dalam kendali penuh otoritas Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya proses verifikasi dan pemeriksaan terhadap setiap personel asing maupun peralatan teknis yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia.
Seluruh proses tersebut, kata dia, harus dilakukan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan yang ketat oleh kementerian maupun lembaga terkait.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan kemanusiaan benar-benar berorientasi pada tujuan utamanya, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan, tanpa membuka celah bagi kepentingan lain yang berpotensi mengganggu keamanan nasional.
«“Sikap kritis masyarakat seperti ini penting untuk memastikan bahwa aksi kemanusiaan tetap murni berjalan sesuai tujuannya tanpa mengabaikan aspek keamanan negara,” tegasnya.»
Kemanusiaan dan Keamanan Harus Berjalan Beriringan
Herman Hofi menegaskan bahwa kepedulian kemanusiaan dan kepentingan keamanan nasional tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.
Keduanya, menurut dia, dapat berjalan beriringan sepanjang terdapat mekanisme pengawasan yang transparan, terukur, dan tetap menempatkan otoritas Indonesia sebagai pemegang kendali.
“Bantuan kemanusiaan tentu harus diterima dengan baik, tetapi pengawasan negara juga tidak boleh lengah. Prinsipnya, kemanusiaan kita hormati, kedaulatan tetap kita jaga,” pungkasnya.
Editor : DM MPGI
