GARUT MPGI-NEWS.id. Forum Peduli Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan (FP3EM-GARSEL) Kabupaten Garut, beraudiensi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Garut, Senin 22/06/26.
Terliput berbagai media cetak dan online dalam pelaksanaan audiensi tersebut, FP3EM-GARSEL yang membawa ratusan anggotanya mengikuti jalanya audiensi dengan tertib aman dan damai, begitupun sambutan dan penerimaan hangat dari komisi III DPRD Garut, walau di awal pembuka sempat kecewa atas ketidak hadiran seorang satgas MBG Korwil kecamatan Pakenjeng.
Adapun pembahasaan dalam audiensi ini dilakukan terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya diwilayah Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut,
berdasarkan hasil kajian dan investigasi FP3EM-GARSEL disebutkan, terkait oprasional mitra dapur dan SPPG dilapangan, maka dipandang perlu disampaikan, agar Program MBG ini terealisasi dengan baik sesuai dengan Visi Misi Presiden Republik Indonesia.
Karena Program. MBG merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat dan cerdas, sehingga balita, ibu hamil, ibu menyusui dan anak sekolah guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia serta disisi lain memiliki tujuan untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat di daerah.
Ketua FP3EM, Muhamad Iqbal Fauzi, dalam penjabaranya dihadapan Komisi III dan SKPD terkait, menyampaikan berbagai persoalan dan permasalahan di SPPG-MBG di wilayah kecamatan Pakenjeng, yang justru tidak menggerakan ekonomi masayarakat dan bahkan cenderung menguntungkan kelompok kapitalis yang tidak sesuai dengan arahan dan cita-cita Presiden Republik Indonesia, diantaranya :
1. Diduga banyak SPPG menguasai Suplai Bahan Baku Sendiri tanpa melibatkan Suplayer lokal dan dianggap telah mengabaikan Perpres No 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaran Program Makan Bergizi Gratis Nasional dan Surat Edaran Bupati Garut Nomor 400.7.13/1345-DisperindagESDM/2026 Tentang ketentuan mengutamakan Penggunaan Produk Lokal dalam Progam Makan Bergizi Gratis (MBG)
2. Kualitas dan Nilai makanan yang didistribusikan oleh SPPG terkesan tidak memenuhi standar sesuai Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Juknis Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan diduga adanya indikasi korupsi di pengelolaan bahan tersebut karena nilai tidak sesuai
3. Tata kelola keuangan tidak transparan.
4. Keterlambatan distribusi dari pihak SPPG (Satuan Pelayanan Penyedia Gizi atau Mitra Penyalur) menyebabkan penurunan kualitas gizi makanan, karena berdampak langsung pada kesegaran, makanan atau hahan pokok rentan basi, rusak atau turun nilai gizinya sebelum sampai diterima oleh penerima mantaat/KUM.
5. Penyaluran yang tidak pasti membuat KPM kesulitan mengatur kebutuhan hidup mereka, hal ini sering memicu komplain dan hilangnya kepercayaan terhadap Program Strategis Nasional yang cukup mulia memperhatikan gizi anak – anak sebagai generasi bangsa.
6. Pelanggaran oprasional satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terjadi dari rantai pasok hingga manajemen kepegawaian seperti diantaranya, tata kelola logislitik dan bahan baku, tata kelola produksi dan hiegenis, tata kelola kepegawaian dan fasilitas.
Lebih lanjut tuntutan FP3EM yang telah dituangkan didalam berita acara disertai dengan nota jawaban dari komisi III DPRD Garut sebagai berikut ;
1.Audit dan evaluasi SPPG yaitu dapur penyedia dan menutup sementara unit yang bermasalah agar investigasi keamanan dan kelayakan bisa dilakukan dengan tuntas.
2.Perbaikan tata kelola program secara menyeluruh mengevaluasi sasaran penerima manfaat serta dan berupaya menekan potensi penyelewengan dengan melibatkan pengawasan yang ketat.
3.Optimslisasi anggaran yaitu memastikan setiap rupiah dana dialokasikan tepat sasaran.
5.Disarankan SKPD melakukan Sidak.
Demikian yang disampaikan Tim liputan Media **(Ndank.S).
Publishare ; Red 03 SA.
Komentar