Mpginews.id,BANTEN —Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Ketua Dewan Penasehat PB PERBAKIN, dan Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKSHA), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung kegiatan berburu sebagai bagian dari upaya pengendalian populasi babi hutan yang semakin meresahkan masyarakat dan merugikan petani.
Di berbagai wilayah Indonesia, gangguan satwa liar terhadap lahan pertanian terus menjadi persoalan berulang, terutama di daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan dan mengalami perubahan bentang alam. Serangan babi hutan kerap menyebabkan kerusakan tanaman hingga membuat petani kehilangan sebagian bahkan seluruh hasil panen dalam satu musim tanam.
“Kegiatan berburu babi hutan merupakan respons nyata terhadap keresahan petani yang selama ini menghadapi ancaman dari meningkatnya populasi babi hutan. Ketika lahan pertanian rusak dan hasil panen menurun, yang terdampak bukan hanya pendapatan petani, tetapi juga rantai pasok pangan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Bamsoet
Usai mengikuti kegiatan berburu babi hutan bersama Jalu Hunter Club dan Ketua Umum Pengurus Provinsi PERBAKIN Banten, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, di Malimping, Lebak, Banten, Jumat malam (22/5/2026).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 tersebut menjelaskan, ledakan populasi babi hutan tidak bisa dipandang sebagai persoalan tunggal. Konflik antara manusia dan satwa liar terus meningkat seiring perubahan penggunaan lahan, menyempitnya habitat alami, serta meningkatnya sumber pakan di sekitar kawasan pertanian.
Babi hutan dikenal memiliki tingkat reproduksi tinggi dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap perubahan lingkungan. Dalam kondisi tertentu, satu kelompok babi hutan dapat berkembang sangat cepat dan menimbulkan kerusakan serius pada tanaman pangan seperti padi, jagung, singkong, hingga hortikultura.
“Ketika petani sudah mengeluarkan biaya untuk bibit, pupuk, tenaga kerja, dan menunggu masa panen berbulan-bulan, lalu hasilnya rusak hanya dalam beberapa malam akibat serangan babi hutan, kita tidak bisa diam.
Kegiatan berburu untuk pengendalian populasi harus dilakukan secara berkala, profesional, serta sesuai ketentuan konservasi dan keamanan, sehingga benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat dan manfaat ekonomi yang nyata,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, dan Wakil Ketua Umum FKPPI tersebut juga mendorong agar pengendalian populasi babi hutan diikuti langkah jangka panjang, seperti pemetaan wilayah rawan konflik satwa, penguatan sistem pelaporan warga, pemanfaatan teknologi pemantauan kawasan pertanian, serta edukasi masyarakat terkait tata kelola habitat.
Menurut Bamsoet, pengendalian populasi tidak boleh berhenti pada tindakan sesaat, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya adalah mengurangi keresahan masyarakat, menjaga hasil panen tetap aman, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memastikan petani dapat menikmati hasil kerja mereka secara optimal. Ketika panen terjaga, kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan daerah menjadi lebih kuat,” pungkas Bamsoet.
Editor : DM MPGI
Komentar