MpgiNews.id – Surabaya
Dewan Pers Dengan Tegas Kecam Kekerasan Aparat Terhadap Wartawan Saat Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU Pilkada
Dewan Pers mengecam praktik kekerasan yang dilakukan kepada wartawan oleh Aparat saat peliputan aksi Penolakan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada Kamis, 22 Agustus 2024 beberapa hari lalu.
Peristiwa kekerasan terhadap Wartawan itu terjadi saat aksi demonstrasi elemen masyarakat dan mahasiswa menolak revisi UU Pilkada di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024).
Tak hanya itu, Pers Mahasiswa juga menjadi korban kekerasan oknum Aparat yang seharusnya melindungi para jurnalis dan mengamankan wartwan saat meliput aksi massa dengan tema yang sama di Semarang, Jawa Tengah.
Berdasarkan laporan yang diperoleh Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ), setidaknya terdapat 11 orang wartawan di Jakarta telah menjadi korban kekerasan oknum aparat, melalui bentuk tindakan intimidasi, ancaman pembunuhan, kekerasan psikis hingga fisik yang mengakibatkan luka-luka berat. Tercatat 3 orang anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di Semarang mengalami sesak nafas hingga pingsan akibat tembakan gas air mata yang dilancarkan oleh polisi untuk membubarkan aksi.
Kali ini, diduga kuat oknum aparat Kepolisian dan TNI melakukan penyerangan terhadap jurnalis. Laporan yang dilangsir dari media Tempo.co, personel TNI dan Polri diduga memukul dan mengancam membunuh jurnalis Tempo berinisial H yang tengah meliput demonstrasi di Kompleks Parlemen DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Kekerasan berawal saat Jurnalis tengah merekam oknum aparat TNI dan Polri yang diduga menganiaya seorang pendemo yang terkulai di dekat pagar sisi kanan gerbang utama Gedung DPR RI yang dijebol massa sekitar pukul 17.00 WIB.
Terhadap peristiwa kekerasan wartawan tersebut, Dewan Pers menyampaikan:
Aparat sebagai penjaga keamanan demo agar menghormati profesi wartawan saat menjalan profesi melakukan liputan. Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
Aparat Kepolisian dalam hal ini Propam, tanpa menunggu laporan agar dengan sigap melakukan penyelidikan internal kepada para pelaku kekerasan yang diindikasikan oleh aparat keamanan. Dan sebagai bentuk pengungkapan kebenaran kepada publik, hasil penyelidikan internal tersebut agar segera dipublikasikan.
Mempertimbangkan kerja liputan para wartawan yang potensial mengalami kekerasn dalam liputan kegiatan unjuk rasa, diharapkan Aparat mengevaluasi rencana tindak lanjut dan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dengan tidak melakukan kekerasan termasuk kepada para wartawan yang
sedang menjalankan tugasnya melakukan liputan.
Meminta LPSK agar secara pro aktif melakukan upaya perlindungan kepada jurnalis yang mengalami kekerasan saat menjalankan profesinya.
Meminta Komnas HAM agar melakukan penyelidikan secara independen dan melaporkan hasilnya kepada publik.di langsir dari media Tempo.co
(Redho)Red//98
Komentar