Walau Ada Anggota Aksi Yang Ditahan D’RAGAM Justru Gelar Rapat Dengan Tema Kudeta Konstitusional

Garut – MPGI News, Minggu,21/11/2021 bertempat di hotel Agusta jalan raya Cipanas, terpantau sedang digelar konsolidasi yang diselenggarakan oleh Aliansi yang bernama Dekrit Rakyat Garut Menggugat (D’RAGAM). Sebelumnya telah dikerahui oleh khalayak, dua Minggu kebelakang D’ RAGAM melakukan aksi turun kejalan, yang akhirnya diterima oleh enam fraksi DPRD kabupaten Garut, dan menghasilkan poin poin kesepakatan atas tuntutan D’RAGAM.

Rapat kali ini bertujuan untuk mengumpulkan data, atau hasil kajian dari masing masing lembaga yang tergabung didalam D’RAGAM, terutama yang menyangkut semua aspek yang ada korelasinya dengan kinerja bupati dan wakil bupati kabupaten Garut.

Hal tersebut disampaikan oleh koordinator D’RAGAM (Ganda Permana) dalam sambutanya, ganda panggilan akrab koordinator D’RAGAM menegaskan, pergerakan kami tidak tidak akan surut walaupun dalam aksi kemarin sempat terjadi sedikit insiden, yang menyebabkan adanya Anggota/peserta aksi hingga saat ini dilakukan penahanan oleh pihak aparat keamanan tegas ganda.

Hari ini kita berkumpul kembali justru menegaskan, bahwa pergerakan kudeta D’RAGAM adalah konstitusional, karena dilakukan oleh lembaga lembaga yang dilindungi oleh konstitusi, dan dengan cara cara yang tidak melanggar konstitusi tandasnya. Dilanjutkan ganda, pertemuan kali ini dalam rangka mengumpulkan semua data atau hasil kajian baik tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPKRI, maupun temuan hasil investigasi dilapangan terkait hal yang ada kaitanya dengan kinerja yang notabene menjadi tanggung jawab bupati dan wakil bupati Garut nantinya akan dilakukan validasi dan pemilahan dan selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh masing masing Rumpun yang sudah diatur, termasuk adanya dugaan kasus korupsi pungkasnya.

Ditempat yang sama praktisi/pemerhati tata kelola lingkungan hidup juga menyampaikan beberapa temuanya dalam forum tersebut, salah satu topiknya adalah buruknya tata kelola penanganan limbah kulit Sukaregang, yang dari tahun ke tahun tak kunjung teratasi ungkapnya. Selanjutnya perlu diketahui oleh masyarakat Garut bahwa pembangunan IPAL yang tadinya bertujuan untuk mengolah limbah kulit, hingga saat ini tidak difungsikan, padahal pembangunan IPAL tersebut menggunakan anggaran yang berjumlah milyaran, namun faktanya para pengusaha yang notabene tergolong kapitalis tetap membuang limbahnya ke sungai Cimanuk dan tidak ada tindakan apa apa, menurutnya ini patut untuk di lakukan evaluasi pungkasnya.

Selanjutnya Tim Advokasi dan Hukum D’RAGAM (Risman Nuryadin SH.) juga menyampaikan, bahwa terkait anggota yang ditahan oleh aparat kepolisian, pihaknya akan melakukan langkah langkah hukum berupa advokasi/pendampingan yang sudah diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku hingga di pengadilan, karena terindikasi cenderung kental kepolitik ungkapnya. Masih kata Risman, buruknya pelayanan umum terutama dibidang kesehatan, terutama selama masa Pandemi Covid -19, hal tersebut dibuktikan dengan diputarnya rekaman Vidio yang ditayangkan melalui infokus dan bisa disaksikan oleh semua peserta rapat.

Hal lain yang berkaitan dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum (PMH), yang dilakukan oleh bupati Garut Rudi Gunawan juga disampaikan oleh Syam Yosef SH. Yang statusnya didalam D’RAGAM juga sebagai Tim advokasi dan hukum, Syam Yosep mengatakan bahwa kali ini dari sekian banyak data, ada satu berkas yang menurut hasil penelitian dan analisa hukum memenuhi unsur untuk dilaporkan ke KPK, yakni Dugaan penyalahgunaan kewenangan (penerimaan gratifikasi) menurut analisa saya barang ini masuk, dan layak untuk segera dilaporkan ke KPK, namun harus fokus dan benar benar dikawal agar tidak masuk angin pungkasnya.

Selanjutnya usai ISOMA acara dilanjutkan dengan penyampaian temuan dari DPD LSM GMBI Garut, oleh Dian Herdiansyah selaku (Sekretaris), GMBI menemukan dalam pengelolaan biaya tak terduga (BTT) dalam rangka penanganan percepatan dan pencegahan dampak Covid -19 sebesar Rp.35.200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 34.700.000.000 dan dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp.484.940.000. Masih kata Dian, DPD GMBI Garut menemukan ada 13 belas temuan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD kabupaten Garut, yang dinilai terindikasi korupsi, sebagian sudah dilakukan investigasi di sebagian kecamatan dan hasilnya menguatkan dugaan tersebut diatas ungkap dian.

termasuk adanya pemberian bantuan untuk mubalig (DAI) sebanyak 4.500 orang mubalig sekabupaten garut, dan hasil investigasi di 12 kecamatan baik MUI tingkat desa maupun MUI tingkat kecamatan, merasa tidak mengetahui adanya bantuan tersebut, karena pihaknya merasa tidak pernah mengusulkan hal tersebut, Hal ini sontak menjadi pertanyaan, lantas data para mubalig tersebut darimana? Dan ini perlu ditindak lanjuti ke DPRD Garut pada saat FGD pungkasnya.

Kontributor :S. Afsor/tim biro Garut
Publisher : Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*