GARUT – mpginews.id – Sebelumnya di edisi pertama telah ditayangkan pemberitaan terkait keluhan mahalnya harga seragam sekolah di SMPN 6 Garut, mencapai 1,5 juta.
Diedisi kedua mmedia mpginews.id, kembali memberikan suguhan berita yang disampaikan dari para orang tua siswa / siswi SMPN 6 Garut, menyampaikan keluh kesahnya tentang harus membayar uang seragam sekolah, di saat situasi ekonomi sedang dalam keadaan titik terendah dikalangan masyarakat bawah, ungkap salah satu ortu yang mewakili para ortu lainnya yang siap hadir di agenda Audiensi DPRD Garut.
Melalui perpesanan whatshap, pihak Disdik melalui Kabid SMP, Teguh menyampaikan bahwa, telah berkordinasi dengan KS SMPN 6 Garut yang bernama Dini, namun entah kenapa saudari KS enggan menemui pimpinan nya di instansi tersebut, padahal persoalan ini akan menyeret terhadap kwalitas dan integritas nama sekolah, juga tidak menutup kemungkinan adanya dugaan permukatan tidak baik yang menyeret keranah pungli yang telah diatur oleh ;
PERPRES NO 87 TAHUN 2016 (Tentang Saber Pungli di Sekolah ) yang akan terseret dilingkungan internal sekolah ataupun pihak ke tiga, terkait penjualan seragam ini, sedangkan di ranah KUHP terbaru pasal 423 yang berbunyi bagi ASN dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara.
Jurnalis yang mengedepankan kode etik PERS yang diatur oleh undang undang NO.40.TAHUN 1999. dalam mengemas pemberitaan ini, telah melalui standar laik berita tayang yang didapat dari cuplikan Rekam audio suara, yang disampaikan oleh sebagian orang tua yang putra / putrinya menjadi peserta didik di SMPN 6 Garut.
UNGKAPAN PARA ORTU TERKAIT SERAGAM MAHAL DI SMPN 6 GARUT INI MEMINTA :
1.Bupati atau wakil Bupati bersama DPRD Garut Mengetahui hal ini, dan mengambil langkah yang kongkrit dan tegas, tidak hanya teori demi keberlangsungan pendidikan putra putri kami.
2.Meminta oknum yang diduga berbuat permupakatan tidak baik, hanya mencari keuntungan di dunia pendidikan di atas penderitaan masyarakat tidakk mampu, berharap diseret keranah penegakan supremasi hukum.
Bahwa menyikapi hal ini, Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD.IWO.I Kab.Garut), Minggu 14/11/26 yang disampaikan oleh ketua dewan pembinanya (Solihin Afsor) bahwa lembaganya sudah mendengar keluh kesah dari para orangtua/wali siswa SMPN 6 Garut, terutama yang ekonominya berasal darib kalangan tidak mampu, ujarnya.
Setelah kami melakukan kajian dan analisa, akan mendampingi dan mengawal mereka untuk menyampaikan aspirasinya dihadapan para wakil rakyat, pada Audiensi yang rencananya digelar di DPRD Garut, yang sudah terjadi setiap tahun, sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, namun tidak ada langkah kongkrit apapun oleh Disdik Garut terhapa para pelanggar peraturan perundang undangan yang berlaku, alias dibiarkan sehingga peristiwanya berulang dari tahun ketahun ungkapnya.
“Ya pak Insya Allah hari Senin 15/11/26, surat permohonan Audiensi disampaikan ke Setwan DPRD Garut, setelah itu tinggal menunggu jadwal pelaksanaanya, semoga wakil rakyat kita peka terhadap semua persoalan yang memberatkan masyarakat. ucapnya.
“Adapun selain pihak terkait di lingkungan disdik garut, pihak yang dimohonkan untuk turut hadir diantaranya spesial kepada Bupati atau Wakil Bupati Garut, ini sangat penting untuk diketahui oleh pemangku kebijakan, saya yakin kepala daerah dan wakilnya sudah mendengar Isyu praktek semacam ini sudah berlangsung lama, namun harus mendengar sendiri dari masyarakat yang merasa dirugikanya. pungkasnya.
Penulis ; Endang. Supardin.
Publishare ; Red.03.SA.





