Tuntut Pemekaran PBD RATUSAN MASSA SAMBANGI KANTOR WALIKOTA SORONG

 

Sorong papua barat – MPGI News Aksi demo warga yang tergabung dalam Presidium Papua Barat Daya (PBD), menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Provinsi Papua Barat Daya segera dilakukan. Unjuk rasa digelar di lapangan apel Kantor Walikota Sorong, Rabu (23/9/2020), berjalan dari awal hingga akhir dengan aman dan damai.

Warga yang melakukan aksinya, terdiri dari forum kepala suku Orang Asli Papua (OAP), masyarakat nusantara atau warga yang merantau ke kota Sorong, dan kelompok Cipayung yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Sebelumnya, massa melakukan long march sejauh dua kilometer menuju kantor Walikota, sambil diiringi musik tradisional papua, suling tambur. Dalam tuntutannya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo diminta untuk menyetujui pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua Barat.

Salah satu tokoh dalam orasinya di depan Walikota Sorong, Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM mengatakan, aspirasi-aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut, dapat dibawa kepada Presiden RI. Menurutnya, banyak sarjana yang menjadi pengangguran. Sudah seharusnya dan wajib hukum, Provinsi Papua Barat memiliki dua provinsi.

“Tolong sampaikan untuk Presiden Republik Indonesia, bapak Jokowi. Kami bagian dari negara Republik Indonesia. Kami menginginkan perubahan dalam semua aspek kehidupan, perubahan dalam pendidikan, infrastruktur, ekonomi kesehatan dan ekonomi masyarakat, agar semuanya itu bisa terukur dalam indikator kesejahteraan. Pembangunan terhadap masyarakat terutama pembangunan infrastrukstur,” sebutnya dalam orasi.

Tokoh lainnya dalam orasinya juga menyampaikan, sejak tahun 2006 silam, perjuangan pembentukan PBD telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat. Namun hingga saat ini, belum juga direalisasikan. Jika tuntutan tersebut tidak ditanggapi pemerintah pusat, pihaknya mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar.

Disebutkan juga, pihaknya akan melumpuhkan pemerintahan dan ekonomi di wilayah calon Provinsi Papua Barat Daya meliputi kota Sorong, kabupaten Sorong, kabupaten raja Ampat, kabupaten Sorong selatan, kabupaten Tambrauw dan kabupaten Maybrat.

Dari aksi damai tersebut, pendemo menyampaikan aspirasi yang terdiri dari empat point yaitu:
1. Kepala suku lintas papua, wilayah, calon Provinsi Papua Barat Daya menyatakan siap mendukung keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kami kepala suku lintas papua calon Provinsi Papua Barat Daya menyatakan mendukung kepemimpinan pemerintahan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dengan strategi dan kebijkan, program pembangunan nasional, nama kita untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Kami mendukung terpeliharanya stabilitas politik papua, mulai calon Provinsi Papua Barat Daya dengan strategi membangun kesadaran dan pemahaman cinta akan bangsa dan tanah air, melalui sinergitas kerjasama kemitraan bersama pemerintah daerah gubernur bupati dan walikota wilayah Provinsi Papua Barat, khususnya para bupati dan walikota wilayah provinsi papua barat daya.

4. Keempat, kami kepala-kepala suku lintas papua bersama segenap masyarakat papua wilayah calon provinsi papua barat daya, menyatakan pemerintah pusat segera menanggapi aspirasi pemekaran provinsi papua barat daya, yang diperjuangkan selama 13 tahun, apabila tidak ditanggapi dalam kebijakan politik maka kami bersikap tegas menanggapi hal ini sebagai diskriminasi politik untuk melakukan pelawanan dengan pemerintah bangsa dan negara yang telah mengkhianati kesetiaan kami terhadap pancasila dan undang-undang dasar 1945, apabila pernyataan sikap kami ini tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo satu tahun jalan maka kami akan melakukan afiliasi politik berdasarkan satu kesatuan sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial antropologi orang asli papua dan menuntut dengan pegerakan aksi demo yang lebih besar dengan melumpuhkan aktifitas pemerintahan di papua barat wilayah calon Provinsi Papua Barat Daya.

“Demikian peringatan sikap politik ini kami sampaikan dengan hormat bapak walikota sorong sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat didaerah dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan desentralisasi untuk menindaklanjuti kepada presiden melalui menteri dalam negeri agar mempertimbangakan dalam hal kebijakan pengangkatan daerah otonomi baru ditanah papua,” kata ketua Presidium Papua Barat Daya, Josafat Kambu.

Usai itu, ketua Presidium PBD didampingi ketua suku asli Papua menyerahkan aspirasi yang diterima langsung Walikota Sorong. Walikota pun berjanji akan membawa tuntutan massa kepada Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggu Mandacan.

“Presiden Joko Widodo adalah orang tua kita. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan kue yang dia bagi itu semuanya ke Papua. Tapi yang dia sampaikan, kue yang besar ini, akan mengalami perubahan di tambah tiga provinsi, akhirnuya ditambah lima. Hanya begitu saja. Kalau saya tidak salah, tidak menyebutkan bahwa tiga-tiganya ada di Papua,” ungkap Walikota.

Menurutnya, Presiden adalah orang yang arif dan bijaksana. Setidaknya, Papua Barat juga diberi satu dari ketiga DOB tadi. Terkait aspirasi yang diterima, Walikota mengatakan jika dirinya akan membawa langsung ke Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggu Mandacan.

“Saya selaku pribadi sekaligus Walikota Sorong, berterima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian untuk menyampaikan aspirasi ini. Aspirasi yang ada besok akan saya laporkan kepada bapak gubernur. Hari Jumat saya balik, dan hari Sabtu saya ke Jakarta. Aspirasi ini saya sampaikan ke pak Mendagri, pak Presiden dan Ketua DPR RI. Berdoa kepada Tuhan.”, tandas Walikota..
(Timo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*