Garut MPGI-NEWS.ID. Pengelolaan Anggaran Dana Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, dari tahun 2020 hingga 2025 kini menjadi sorotan serius berbagai pihak. Sejumlah program pembangunan desa dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diduga tidak transparan dan menimbulkan banyak tanda tanya di tengah masyarakat.
Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya informasi bahwa sebagian besar pembangunan infrastruktur desa khususnya pembangunan jalan dan sarana umum lainnya, justru didanai dari Dana Aspirasi, bukan dari Dana Desa.
19/01/26, hal ini disampaikan oleh warga Desa Gunamekar kepada awak media MPGI-NEWS.ID. minta di (privat nama alasan keamanan), bahwa apa yang disampaikannya ini tiada lain ingin ada perbaikan Tranfaransi keterbukaan informasi dari Pemerintahan Desanya, ke mana sebenarnya Dana Desa Gunamekar dialokasikan? Juga tata kelola BUMDes Dipertanyakan kemana arah penyertaan modalnya apalagi TA.anggaran 2025 sebesar 20 persen (KKP) alokasinya mengalir kemana ?. ungkapnya.
Warga menyayangkan pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan diwilayahnya jauh dari harapan, ” amburadul apalagi musim hujan karena kwalitasnya jelek dimungkinkan habis tergerus air “.
Terkait BUMDES, Warga juga menyebutkan bahwa penyertaan modal BUMDes dialokasikan untuk usaha peternakan, namun hingga kini masyarakat dan berbagai pihak belum memperoleh kejelasan terkait di mana lokasi peternakan tersebut, bagaimana bentuk usahanya, serta bagaimana laporan pertangungjawabanya dan apa manfaat bagi warga desanya juga keuntungan PADesnya ?.
“Kalau memang BUMDes itu untuk peternakan, warga desa berhak tahu di mana kandangnya, berapa jumlah ternaknya, siapa pengelolanya, dan bagaimana laporan keuangannya,” ujarnya.
masih menurut warga, muncul pula informasi simpang siur terkait program pembelian gabah oleh BUMDes, yang hingga kini belum dapat dibuktikan secara transparan layaknya suatu pemerintahan desa yang mempunyai warganya, karena warga menilai anggaran itu datang bukan dari Aki Nini tapi dari negara yang bersumber dari rakyatnya.
” Kami selaku warga Desa mengecam keras dugaan penyalahgunaan Dana Desa Gunamekar. Dari 2020 sampai 2025 ini, pembangunan jalan dan infrastruktur justru banyak bersumber dari Dana Aspirasi. Lalu Dana Desanya ke mana? BUMDes katanya ke peternakan, tapi sampai sekarang tidak jelas lokasinya. Ini sangat janggal,” tegasnya.
“Informasi soal pembelian gabah juga simpang siur. Tidak ada data yang jelas. Ini memperkuat dugaan bahwa pengelolaan Dana Desa dan BUMDes tidak transparan,” tambahnya.
“ Warga meminta dengan tegas agar Aparat Penegak Hukum segera melakukan audit total terhadap Dana Desa Gunamekar Jika ditemukan dugaan penyimpangan, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Ini uang rakyat, bukan milik pribadi,” menuntut adanya keterbukaan informasi publik, terutama terkait Laporan realisasi Dana Desa Penggunaan dana BUMDes, Lokasi dan aset peternakan, Data pembelian dan penjualan gabah, SPJ dan laporan pertanggungjawaban tahunan, pungkasnya. ** (Ndank.S).
Publishare : Red.03.SA.
Caption : berita ini di terbitkan setelah dikonfirmasi melalui saluran telpon perpesanan Whatsap ap, pihak Pemdes Gunamekar (Kades – Sekdes) tidak menjawab.
