Syafrudin Budiman: Mundurnya Gibran Jadi Momentum Kedewasaan Demokrasi Indonesia

Mpginews.id,JAKARTA –Keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai menjadi momentum penting bagi perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Langkah tersebut dianggap mencerminkan tanggung jawab moral seorang pemimpin dalam mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan jabatan.

Pandangan itu disampaikan Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG), Syafrudin Budiman, S.IP., dalam keterangannya menanggapi keputusan pengunduran diri Gibran yang diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).

Menurut Syafrudin, keputusan tersebut merupakan peristiwa politik yang memiliki arti penting dalam sejarah demokrasi modern Indonesia. Di tengah polemik berkepanjangan mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran, langkah mundur dinilai sebagai pilihan politik yang mengedepankan stabilitas nasional.

“Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari bagaimana ia memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga dari keberanian mengambil keputusan demi kepentingan yang lebih besar. Dalam konteks ini, mundurnya Gibran dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kedewasaan politik,” ujar Syafrudin.

Polemik Administrasi Pendidikan Menjadi Latar Belakang

Syafrudin menjelaskan, polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran berkaitan dengan ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Persoalan tersebut berkembang melalui sejumlah proses hukum, termasuk gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan sengketa tata usaha negara yang berlanjut hingga Mahkamah Agung (MA).

Dalam uraian Syafrudin, pertimbangan hukum dalam perkara di MK serta putusan MA mengenai dokumen penyetaraan pendidikan menjadi bagian penting dari perkembangan polemik tersebut.

Persoalan semakin mengemuka setelah dokumen Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran disebut dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Syafrudin menilai, persoalan tersebut perlu dilihat secara proporsional. Menurutnya, penerbitan dokumen penyetaraan sebelumnya merupakan bagian dari proses administrasi lembaga negara yang pada saat pencalonan digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan.

“Persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi administrasi dan tata kelola kelembagaan. Jangan sampai seluruh persoalan kemudian diarahkan menjadi konflik politik yang justru mengganggu stabilitas pemerintahan,” tegasnya.

Legitimasi Presiden Prabowo Harus Tetap Dijaga

Syafrudin juga menyoroti munculnya pertanyaan publik mengenai konsekuensi hukum terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2024.

Menurutnya, persoalan administratif yang berkaitan dengan persyaratan individual wakil presiden tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai pembatalan legitimasi konstitusional Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan bahwa setiap jabatan publik memiliki persyaratan dan pertanggungjawaban hukum masing-masing. Karena itu, penyelesaian persoalan yang menyangkut jabatan wakil presiden harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional tanpa mengganggu keberlangsungan pemerintahan.

“Stabilitas pemerintahan harus menjadi prioritas. Presiden Prabowo harus tetap dapat menjalankan mandat pemerintahan dan melaksanakan program-program strategis nasional sesuai konstitusi,” katanya.

Gibran Dinilai Mengedepankan Sikap Kenegarawanan

Lebih lanjut, Syafrudin mengapresiasi sikap Gibran yang, menurutnya, memilih tidak memperpanjang polemik menjadi konflik politik terbuka.

Ia menilai keputusan tersebut dapat menjadi contoh bahwa dinamika kekuasaan seharusnya disikapi dengan kedewasaan, bukan dengan mempertajam perpecahan di tengah masyarakat.

Syafrudin juga menyoroti pesan Gibran kepada masyarakat, khususnya generasi muda, serta komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sikap tersebut penting untuk menjaga hubungan antarkelompok pendukung dan mencegah munculnya polarisasi politik baru.

“Yang harus kita jaga adalah persatuan bangsa. Jangan sampai perbedaan pandangan politik dan persoalan hukum membuat masyarakat kembali terbelah. Demokrasi harus memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan secara bermartabat,” ujarnya.

Ia juga menilai penghormatan Presiden Prabowo terhadap kontribusi Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden menunjukkan pentingnya menjaga komunikasi dan kedewasaan dalam kepemimpinan nasional.

Jokowi dan Prabowo Diharapkan Tetap Solid

Dalam pandangan Syafrudin, dinamika politik yang menyertai pengunduran diri Gibran juga tidak seharusnya ditarik menjadi spekulasi mengenai keretakan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menilai dukungan politik terhadap pemerintahan harus tetap diarahkan pada kepentingan nasional, bukan pada kepentingan kelompok atau figur tertentu.

Sikap Joko Widodo yang disebut tetap mendukung pemerintahan Prabowo dinilai dapat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik di tingkat nasional maupun daerah.

“Hubungan baik antarpemimpin nasional harus terus dijaga. Kita membutuhkan suasana politik yang kondusif agar agenda pembangunan dan program kerakyatan pemerintahan Prabowo dapat berjalan optimal,” jelas Syafrudin.

Pendidikan Kesetaraan Jadi Jalan untuk Masa Depan Gibran

Terkait masa depan politik Gibran, Syafrudin berpandangan bahwa pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden bukan berarti berakhirnya perjalanan politik putra Presiden ke-7 RI tersebut.

Menurutnya, pengalaman Gibran sebagai Wali Kota Surakarta dan Wakil Presiden merupakan modal politik yang dapat menjadi bekal untuk perjalanan kepemimpinan berikutnya.

Namun demikian, ia menyarankan agar persoalan administrasi pendidikan diselesaikan secara tuntas melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengikuti program pendidikan kesetaraan Paket C apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Syafrudin menilai langkah tersebut bukanlah sebuah kemunduran, melainkan bentuk kesediaan seorang pemimpin untuk memperbaiki aspek administratif dan memenuhi ketentuan hukum secara menyeluruh.

“Kalau memang masih terdapat persoalan pemenuhan kualifikasi pendidikan, penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalur pendidikan yang sah. Paket C dapat menjadi salah satu jalan apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan bentuk kedewasaan dan penghormatan terhadap aturan negara,” ungkapnya.

Demokrasi Harus Lebih Besar daripada Kepentingan Jabatan

Menutup keterangannya, Syafrudin mengajak seluruh elemen masyarakat, relawan, dan pendukung pemerintahan untuk tetap menjaga suasana politik yang sejuk dan mengedepankan kepentingan bangsa.

Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai perebutan dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai proses membangun tanggung jawab, kedewasaan, serta penghormatan terhadap konstitusi.

Menurutnya, perjalanan politik Gibran masih panjang dan masa depan kepemimpinan nasional harus tetap dibangun melalui proses yang demokratis serta sesuai dengan ketentuan hukum.

“Keputusan politik hari ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa marwah demokrasi jauh lebih penting daripada kepentingan jabatan. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani bertanggung jawab, menghormati hukum, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” pungkas Syafrudin Budiman.

(Red)