Mpginews.id,Singkawang,Kalbar –Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang memastikan kebijakan penggunaan material paving block untuk pembangunan jalan lingkungan di wilayah Kota Singkawang tetap dilanjutkan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus mendorong efisiensi dan pemerataan pembangunan.
Meski demikian, kebijakan tersebut belakangan menjadi sorotan setelah muncul keberatan dari seorang oknum anggota legislatif melalui sejumlah platform media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, keberatan terhadap kebijakan tersebut diduga berkaitan dengan penerapan spesifikasi teknis material paving block yang dinilai lebih terukur dibandingkan metode pengaspalan konvensional.
Dalam pelaksanaannya, paving block merupakan material pabrikan yang memiliki standar ukuran dan mutu tertentu. Spesifikasi tersebut memungkinkan proses pengadaan, penghitungan kebutuhan material, hingga pengawasan pekerjaan dilakukan secara lebih terukur.
Kondisi ini dinilai dapat mempersempit potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, khususnya terkait pengurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi material. Namun, dugaan mengenai motif pihak-pihak yang menyampaikan keberatan masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Berorientasi pada Kepentingan dan Pajak Masyarakat
Kebijakan penggunaan paving block juga mendapat perhatian dari masyarakat karena dinilai berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur lingkungan.
Dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pembangunan jalan yang berkualitas, memiliki daya tahan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Hal ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pelaksanaan proyek pengaspalan konvensional skala kecil yang selama ini dikenal masyarakat dengan istilah ‘aspal panci’.
Pada sejumlah pekerjaan pengaspalan skala kecil, aspek ketebalan dan kualitas material menjadi bagian penting yang harus diawasi secara ketat. Pengawasan yang tidak optimal berpotensi menyebabkan hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan berdampak terhadap usia pakai jalan.
Karena itu, penerapan material paving block dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pengendalian mutu pekerjaan sekaligus memudahkan pengawasan penggunaan anggaran.
Efisiensi Anggaran dan Pemerataan Pembangunan
Selain aspek kualitas, penggunaan paving block juga diharapkan mendukung efisiensi anggaran sehingga pembangunan jalan lingkungan dapat menjangkau lebih banyak kawasan, termasuk wilayah pinggiran Kota Singkawang yang membutuhkan peningkatan infrastruktur.
Pemerataan pembangunan menjadi salah satu aspek penting agar manfaat anggaran daerah tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat kota, tetapi juga warga di kawasan permukiman yang selama ini membutuhkan akses jalan lebih baik.
Salah satu contoh infrastruktur paving block yang dapat dijadikan bahan evaluasi adalah jalan di kawasan Pasar Alianyang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, infrastruktur tersebut telah dibangun sejak 2013 dan hingga 2026 masih terlihat berfungsi tanpa kerusakan signifikan. Kondisi ini menjadi salah satu gambaran yang dapat diperhatikan dalam mengevaluasi penggunaan paving block sebagai material pembangunan jalan lingkungan.
Meski demikian, penilaian menyeluruh terhadap ketahanan material tetap perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas, kualitas pemasangan, sistem drainase, serta pemeliharaan jalan.
Pengawasan dan Aspirasi Publik Harus Tetap Berjalan
Di tengah perdebatan mengenai kebijakan pembangunan tersebut, masyarakat berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun anggota legislatif, dapat mengedepankan kepentingan publik.
Fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, setiap kritik dan keberatan terhadap program pembangunan diharapkan disampaikan berdasarkan data, kajian teknis, serta pertimbangan manfaat bagi masyarakat luas.
Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada kepentingan warga, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Transparansi anggaran, keterbukaan spesifikasi pekerjaan, pengawasan pelaksanaan proyek, dan kualitas hasil pembangunan harus menjadi prioritas bersama demi memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Singkawang.
Editor : DM MPGI
