Garut – mpginews.id – Sabtu, 7/11/2026 Sebelumnya media ini sudah menayangkan secara resmi, bahwa tepatnya bulan Juni pada tahun 2022 silam, pusat kegiatan belajar masyarakat(PKBM) Muda Berkarya di kecamatan bungbulang diduga melakukan perbuatan melawan hukum(PMH) yakni penyalahgunaan wewenang, memalsukan data administrasi kependudukan berupa kartu keluarga (KK).
Hal tersebut terkonfirmasi ketika redaksi media mpginews.id menugaskan tim awak media untuk melakukan investigasi secara langsung kelokasi, yang mana berdasarkan data yang berhasil dihimpun puluhan warga yang pada tahun 2022-2023 tercatat sebagai peserta belajar PKBM tersebut diatas, serta bukti petunjuk lainya berupa foto copy ijazah yang sudah ditanda tangani oleh kepala sekolah dan di legitimasi dengan cap lembaga.
Menanggapi peristiwa tersebut, pembina DPD IWO-I Garut (S. Afsor) dengan tegas menyatakan keprihatinanya, dan sangat menyayangkan atas tindakan oknum kepala sekolah/ketua PKBM tersebut.
“menurut Afsor hal ini ada kaitannya dengan duakali audiensi DPD IWO-I pada tahun 2025 silam, yang mana kami menemukan banyak lembaga PKBM diduga fiktif, mar’up siswa, dan siswa fiktif. “alhasil duakali audiensi menghasilkan evaluasi menyeluruh terhadap semua PKBM yang bermasalah, dengan melibatkan lintas instansi ujarnya.
Selanjutnya kami tetap memantau hasil dari evaluasi menyeluruh yang melibatkan Disdik, DPRD dan Asda 1 disini saya sangat kecewa, karena hasil evaluasi terkesan tertutup jauh dari kata transparan, di sisi lain pemohon audiensi tidak di ikut sertakan pada kegiatan evaluasi tersebut, serta tak ada kejelasan langkah kongkrit apa yang dilakukan oleh tiga instansi tersebut khususnya kepada lembaga PKBM yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku imbuhnya.
Untuk itu kami sekali lagi akan melayangkan surat permohonan audiensi ke DPRD Garut menyusul dua surat terakhir, yang mana hingga saat ini dua surat permohonan tersebut tak kunjung ada jawaban terkait penjadwalanya, di sisi lain hal ini bagi kami sangat penting untuk ditindak lanjuti, karena jika dibiarkan praktek tersebut berlangsung, sama saja kita membiarkan adanya perbuatan melawan hukum yang berdampak merugikan terhadap keuangan negara, “karena hal tersebut dilakukan bertujuan mendapat dana Bantuan operasional pendidikan kesetaraan (BOPK) yang selama ini diketahui bersama bersumber dari APBN yang tercatat sebagai dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang setiap tahunya untuk kabupaten Garut menerima diatas lima puluh milyar ungkapnya.
Perlu diketahui oleh khalayak, bahwa Tugas dan Wewenang DPRD diantaranya sebagai berikut:
- Membentuk Perda bersama Bupati.
- Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD Kabupaten Garut.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati.
- Memilih Wakil Bupati jika terjadi kekosongan jabatan.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Garut dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dan yang terakhir Menyerap, menghimpun, menindaklanjuti, dan menyalurkan aspirasi masyarakat ungkapnya.
Dari banyaknya persoalan yang ada di kabupaten Garut, khususnya pengawasan di bidang pendidikan, berdasarkan penilaian dari berbagai elemen masyarakat, baik dari sisi kwalitas dan kuantitas wakil rakyat di kab. Garut jauh dari kata optimal, bahkan sebaliknya, rakyat merasa seolah tak memiliki wakil yang duduk digedung tersebut pungkasnya. (Endang S).
