Sorong PBD — MPGI NEWS.ID//Dalam upaya mempercepat transformasi pembangunan dan memperkuat ekosistem investasi, DPMPTSP Papua Barat Daya menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan coffee morning pada Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, pelaku usaha, serta lembaga keuangan sebagai bentuk kolaborasi terpadu.
Asisten II Pemprov Papua Barat Daya, Jhon Way, mewakili Gubernur Elisa Kambu, membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya penyatuan kebijakan perizinan agar sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria pemerintah. Hal ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan investasi yang cepat, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam presentasinya, Jhon Way memaparkan informasi terbaru mengenai PP 28 Tahun 2025 yang mengatur penanaman modal. Ia meminta pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk membaca dan memahami regulasi tersebut karena menjadi acuan utama dalam proses investasi. Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian hak ulayat oleh pemerintah dari tingkat kampung, distrik, kabupaten hingga provinsi sebagai syarat percepatan realisasi investasi.
Jhon Way mengungkapkan bahwa target investasi di Papua Barat Daya dalam empat tahun terakhir baru mencapai dua triliun rupiah dari target lebih dari tiga triliun. Hal ini menjadi pekerjaan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan memacu minat investasi ke daerah.
Selain itu, ia menekankan urgensi penertiban kendaraan dan alat berat berplat luar daerah yang beroperasi di Papua Barat Daya. Penertiban ini diperlukan untuk memastikan kontribusi pendapatan daerah sekaligus meminimalisir kerusakan infrastruktur jalan.
Rakor ini juga menampilkan paparan sektor-sektor prioritas investasi, seperti perikanan dan kelautan, pariwisata, pertanian, industri pengolahan, ekonomi kreatif, UMKM, serta penguatan konektivitas wilayah. Seluruh sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Sekretaris DPMPTSP PBD, Herry Widjasena, dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penguatan kolaborasi multipihak serta ruang untuk menyampaikan hambatan dan peluang investasi. Ia menekankan bahwa ekosistem investasi yang kondusif hanya dapat terwujud melalui komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian layanan, kepastian waktu, dan kepastian hukum bagi investor. Rakor ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan koordinasi perizinan dan percepatan investasi sebagai penggerak utama pembangunan Papua Barat Daya.
(TK)
