Miris,!! Pekerja Proyek di SMPN 17 Tidak Gunakan K3 dan Diduga Menyimpang
MpgiNews.id, Pontianak Kalbar – Pelaksanaan Proyek, Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 17 di Jalan Gusti Hamzah, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kalimantan Barat, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),.dengan nilai pagu Rp.1.666.830.000.00,yang di kerjakan secara swakelola,sangat di sayangkan pihak sekolah,komite dan pelaksana para pekerja yang di pekerjakan tidak mengunakan K3 keselamatan kerja, dan patut ada dugaan kuat,pekerjaan pun tidak sesuai Spesifikasi yang ditetapkan.
Berdasarkan aturan, Sanksi untuk pelanggaran K3 dalam proyek pemerintah dapat berupa denda administratif atau pidana:
Denda administratif
Sanksi berupa pembayaran sejumlah uang yang diberlakukan sebagai tindakan pencegahan dan hukuman. Pidana
Sanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000.
Pelanggaran K3 dapat berdampak pada perusahaan, seperti: Biaya pengobatan dan kompensasi kecelakaan kerja, Kerusakan peralatan dan material, Penurunan reputasi dan citra perusahaan, Gangguan operasional dan kerugian finansial.
Beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang K3, di antaranya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Hala ini terungkap Berdasarkan hasil pantauan awak media dan tangkapan kamera di lapangan pada hari Senin 28 Oktober 2024 Waktu Setempat.
Proyek tersebut menuai perhatian publik, setelah ditemukan indikasi penggunaan bahan yang dianggap tidak sesuai standar, khususnya pada bagian rangka baja plafon atap yang menggunakan bahan atap seng.dll.
Pengamatan di lokasi menunjukkan bahwa material yang digunakan pada beberapa bagian bangunan berbeda dari Spesifikasi yang tercantum dalam rencana proyek. Indikasi penggunaan bahan tidak berkualitas di bawah standar ini menimbulkan kekhawatiran mengenai ketahanan struktur bangunan, yang seharusnya diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para siswa dan tenaga pengajar.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi pihak pelaksana proyek untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dugaan ini, pihak pelaksana proyek tidak berada di lokasi dan belum memberikan tanggapan resmi. Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait juga belum memberikan klarifikasi mengenai alasan di balik penggunaan material yang diduga tidak sesuai.
Dalam situasi ini, media dan masyarakat berharap agar instansi terkait, khususnya Pejabat (PJ) Wali Kota Pontianak, segera turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap pengerjaan proyek yang menggunakan anggaran negara ini.
Tindakan tegas dari pihak pemerintah diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan memastikan agar proyek rehabilitasi sekolah berjalan sesuai dengan perencanaan awal serta memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan yang telah ditetapkan.
Dalam konteks ini, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai anggaran untuk rehabilitasi sekolah tentunya telah diatur dalam undang-undang yang mensyaratkan transparansi dan kualitas yang sesuai.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan, setiap proyek yang didanai oleh DAK wajib mengikuti spesifikasi dan standar teknis tertentu. Penyimpangan dari spesifikasi yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administrasi, bahkan berpotensi melibatkan sanksi pidana jika terbukti adanya unsur penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan memperketat pengawasan untuk memastikan proyek tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan. Penegakan hukum dan pengawasan yang ketat tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian terhadap kualitas proyek, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat atas penggunaan dana publik.
Dengan adanya temuan ini, diharapkan ada langkah cepat dan tepat dari pihak terkait agar proses rehabilitasi dapat berlanjut tanpa menimbulkan risiko kerugian negara atau membahayakan keselamatan para siswa yang akan menggunakan fasilitas tersebut.
Red//98
