Kisruh !!!, Tata Kelola uang Simpanan anggota KDMP Desa Suci Karangpawitan Garut ; Uang Simpanan Diduga Raib ???.

Garut – mpginews. id -Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto hingga saat ini dinilai belum berjalan sebagaimana layaknya pengelolaan badan usaha koperasi. Sejak program ini bergulir, struktur kepengurusan terbentuk dan gedung Kopdes Merah Putih mulai dibangun, tersiar kabar di kalangan masyarakat bahwa warga yang ingin mendapatkan bantuan modal UMKM disarankan terlebih dahulu menjadi anggota koperasi. Akhirnya banyak warga Desa Suci memenuhi persyaratan, mulai dari membayar simpanan pokok, simpanan wajib, bahkan ada yang menabung sejumlah uang di Kopdes Merah Putih (KDMP) tersebut.

Polemik dan munculnya mosi tidak percaya pun pecah di kalangan anggota Kopdes Merah Putih Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Selasa 17 November 2026.

Kekesalan ini dipicu oleh salah satu anggota berinisial (Ij), Ia hendak menanyakan dan mengambil uang tabungannya yang sudah disimpan di Kopdes dalam jumlah yang menurutnya lumayan besar, Ketika dikonfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp, (Ij) menyampaikan keluh kesahnya.

“Ya pak, saat ini kami bersama anggota Kopdes lainnya sedang bermusyawarah, ingin mengambil hak uang simpanan kami yang ditabung di Kopdes, tadi kami tanyakan ke pengurus, ke bendahara, eh malah dibola pingpongkan, disuruh ke sana ke sini ke ketua bidang usaha, akhirnya terkesan saling menyalahkan,” ujar (Ij).

“Kalau dugaan uang simpanan kami ternyata tidak ada, ya terpaksa kami bersama anggota lainnya akan menempuh jalur hukum saja,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, awak media menghubungi H. Yayat Supriatna, aktivis Permehati kebijakan publik dan kesenjangan sosial masyarakat dari LSM Gema Keadilan Rakyat. Ia menyampaikan pandangannya terkait persoalan ini.

“Memang koperasi itu terbentuk dari anggota dan untuk anggota. Tapi karena ini program dari Presiden, segala juklak, juknis dan regulasinya sudah ditentukan oleh pusat. Sekarang isu yang beredar di masyarakat simpang siur, bahkan hampir 99 persen, walau gedung Kopdesnya sudah ada, koperasinya belum buka alias belum berjalan,” ucap H. Yayat.

“Terkait sekarang anggota Kopdes ramai-ramai ingin mengambil uang simpanan atau tabungannya, ya menurut hemat kami uang itu harus dikembalikan karena itu hak mereka. Kalau uangnya tidak ada, wajar anggota marah, dan pengurus bisa terjerat ranah pidana dalam KUHP terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 486 tentang Penggelapan, terancam pidana 4 tahun penjara atau denda paling banyak Rp200 juta,” tandas H. Yayat.

Diyakini, kejadian ini merupakan bukti ketidakbecusan pihak pengurus dalam mengelola koperasi. Menurut sumber lain, manajemen KDMP Desa Suci dinilai sangat amburadul, data dan berkas tidak tertata rapi, serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijalankan dalam pengelolaan,

Ketua koperasi beserta seluruh penanggung jawab, termasuk Kepala Desa yang secara ex officio menjabat sebagai pengawas, wajib bertanggung jawab.

Tokoh masyarakat yang enggan warga desanya ada konflik sosial, Kini meminta agar kepengurusan segera diganti dengan pengurus yang amanah, profesisional mampu bekerja, bukan hanya pandai bicara, KDMP desa suci membutuhkan pengurus yang kompetibel bekerja dengan fokus dan meminta untuk mengganti jajaran kepengurusan termasuk ketua, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik alih alih berjalan memiliki usaha yang jelas ini malah menjadi polemik Tata kelola pada KDMP.**(Ndank S.)

Publishare: Red.03.SA.