KAPUAS HULU, 21 November 2026 – Praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berlangsung secara terbuka di kawasan Dusun Sungai Asun, Desa Semitau Hilir, Kecamatan Semitau, memunculkan pertanyaan serius terhadap komitmen dan keseriusan aparat dalam menegakkan hukum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber lapangan, sedikitnya 14 unit lanting jek diduga masih beroperasi di aliran Sungai Asun. Aktivitas yang diduga melanggar ketentuan pertambangan tersebut disebut-sebut berlangsung tanpa hambatan berarti, sehingga memunculkan dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap kegiatan ilegal tersebut.
Lebih memprihatinkan, muncul dugaan bahwa aktivitas PETI tersebut dibekingi oleh oknum dari jajaran Polsek dan Koramil Semitau.
Dugaan ini tentu bukan persoalan sepele. Jika benar terdapat oknum aparat yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS
Keberadaan belasan lanting jek yang diduga beroperasi di kawasan Sungai Asun menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin aktivitas pertambangan tanpa izin dapat berlangsung secara terbuka apabila pengawasan dan penegakan hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya?
Masyarakat berhak mempertanyakan mengapa aktivitas yang diduga merusak lingkungan tersebut belum mendapatkan penanganan yang transparan dan tegas.
Apabila dugaan pembekingan oleh oknum aparat benar adanya, maka situasi ini merupakan ironi serius dalam penegakan hukum. Institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik ilegal justru berpotensi tercoreng akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dampak aktivitas PETI juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Penggunaan peralatan tambang di aliran sungai berpotensi menyebabkan kerusakan dasar sungai, peningkatan sedimentasi, kekeruhan air, serta pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut dapat mengancam ekosistem perairan dan kehidupan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada sungai.
DUGAAN PEMBEKINGAN HARUS DIUSUT, BUKAN DIBIARKAN MENJADI RAHASIA UMUM
Aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan persoalan hukum serius. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan penindakan sesuai kewenangannya.
Namun, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pekerja di lapangan. Pemodal, pemilik peralatan, pengendali operasional, serta pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan juga harus ditelusuri apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Jangan sampai pekerja lapangan menjadi pihak yang paling mudah dikorbankan, sementara aktor utama dan pihak yang diduga melindungi aktivitas tersebut justru tidak tersentuh hukum.
DESAKAN KEPADA PIMPINAN POLRI DAN TNI
Menyikapi dugaan aktivitas PETI dan dugaan keterlibatan oknum aparat di Dusun Sungai Asun, sejumlah langkah tegas dan transparan perlu segera dilakukan:
Kapolres Kapuas Hulu Diminta Turun Tangan. Mendesak Kapolres Kapuas Hulu segera memerintahkan penyelidikan dan penertiban terhadap 14 unit lanting jek yang diduga beroperasi di Sungai Asun, tanpa pandang bulu.
Dandim 1206/Putussibau Diminta Melakukan Pengawasan. Meminta Dandim 1206/Putussibau menindaklanjuti informasi dugaan keterlibatan oknum anggota Koramil Semitau melalui pemeriksaan sesuai mekanisme dan kewenangan institusi TNI.
Propam dan Polisi Militer Harus Bertindak. Meminta Propam Polres Kapuas Hulu serta Polisi Militer yang berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan keterlibatan oknum Polsek maupun Koramil Semitau. Jika ditemukan bukti, proses sesuai ketentuan hukum dan disiplin yang berlaku.
Telusuri Pemodal dan Aktor di Balik PETI. Aparat diminta mengungkap siapa pemilik 14 unit lanting jek tersebut, siapa yang membiayai operasionalnya, serta siapa pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Buka Hasil Penanganan kepada Publik. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara ini. Transparansi diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara pihak yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan aparat mendapatkan perlakuan berbeda.
PERSOALAN INI JANGAN BERHENTI PADA JANJI PENERTIBAN
Apabila dugaan aktivitas PETI dan pembekingan tersebut tidak segera ditindaklanjuti secara serius, persoalan ini patut dibawa ke tingkat yang lebih tinggi.
Pelaporan kepada Kapolda Kalimantan Barat, Pangdam XII/Tanjungpura, Mabes Polri, hingga Mabes TNI menjadi langkah lanjutan yang perlu ditempuh agar dugaan tersebut mendapatkan perhatian dan pemeriksaan independen sesuai kewenangan masing-masing institusi.
Penegakan hukum tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis ilegal. Seragam dan jabatan bukanlah tameng untuk melindungi pelanggaran hukum.
Masyarakat Semitau membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan pemberantasan PETI yang berulang kali disampaikan, tetapi tidak terlihat hasilnya di lapangan.
Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika masyarakat biasa bisa ditindak karena melanggar hukum, maka siapa pun oknum yang terbukti terlibat atau melindungi aktivitas PETI juga wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
RUANG HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kapolsek Semitau AKP Lulu Sihombing, Danramil Semitau Serma Soepardianto, Kapolres Kapuas Hulu, Dandim 1206/Putussibau, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan penjelasan resmi dan berimbang.
Editor DM MPGI







