Papua Barat Daya — MPGI NEWS.ID//Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah seiring berlangsungnya musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena selain memicu munculnya titik panas, asap dan debu kering mulai memengaruhi kualitas udara serta aktivitas masyarakat.
Langkah penanganan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Evaluasi Perkembangan Karhutla Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Jumat (25/9/2026).
Rapat dipimpin Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan dihadiri unsur DPRD, TNI-Polri, Badan Intelijen Negara Daerah, BMKG, BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam arahannya, Elisa Kambu mengatakan kondisi kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan meningkatkan kerawanan kebakaran di berbagai wilayah Papua Barat Daya. Sejumlah daerah yang menjadi perhatian antara lain Sorong Selatan, Tambrauw dan Raja Ampat, sementara titik kebakaran juga ditemukan di Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Maybrat.
Menurutnya, persoalan karhutla tidak dapat ditangani secara parsial. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu koordinasi agar setiap titik api dapat segera dipantau dan ditangani.
“Untuk titik api yang masih menyala, tidak ada kata menyerah. Tetap eksekusi langkah-langkah pemadaman di lapangan,” tegas Elisa dalam rapat tersebut.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan unsur TNI dan Polri di wilayah masing-masing. Penguatan tersebut dinilai penting terutama untuk menghadapi lokasi kebakaran yang sulit dijangkau serta kemungkinan meningkatnya intensitas kebakaran apabila kondisi cuaca tetap kering.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah. Dinas Kehutanan Papua Barat Daya melaporkan hasil pemantauan hingga malam sebelumnya mendeteksi ribuan hotspot yang tersebar di beberapa kabupaten.
Kabupaten Sorong Selatan tercatat memiliki jumlah titik panas tertinggi dengan 1.569 titik, disusul Kabupaten Tambrauw sebanyak 765 titik dan Raja Ampat sebanyak 500 titik. Selanjutnya Kabupaten Sorong terpantau 261 titik dan Maybrat 161 titik.
Data tersebut berasal dari pemantauan satelit Suomi NPP yang dikoordinasikan dengan BMKG. Dalam rapat juga dijelaskan bahwa pemantauan satelit memiliki keterbatasan dalam mendeteksi kebakaran pada luasan tertentu sehingga data hotspot tetap membutuhkan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Kepala BMKG Sorong Ahmad Bisri turut memaparkan kondisi atmosfer yang memperbesar potensi kekeringan. Berdasarkan pemantauan BMKG, curah hujan pada September masih sangat rendah, sementara sebagian besar wilayah telah mengalami rentang hari tanpa hujan yang cukup panjang.
BMKG juga mencatat suhu udara harian berada sekitar 30 hingga 33 derajat Celsius dan suhu maksimum sempat mencapai 34 derajat Celsius. Kondisi tersebut diperburuk oleh keberadaan partikel asap dan debu kering di udara yang menyebabkan jarak pandang menurun.
Fenomena tersebut, menurut BMKG, bukan semata-mata kabut basah, melainkan partikel kering yang berada di udara dan dapat turun mendekati permukaan pada malam hingga pagi hari. Kondisi ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya mata dan saluran pernapasan.
Prospek cuaca hingga akhir Oktober juga menjadi perhatian. Wilayah pesisir, termasuk Sorong, diprakirakan masih mengalami curah hujan kategori rendah. Karena itu, BMKG mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran sekaligus menghemat penggunaan air bersih.
Kekeringan tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko karhutla, tetapi juga mulai dirasakan dalam bentuk keterbatasan pasokan air bagi masyarakat di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Pemerintah provinsi pun menilai persoalan tersebut perlu diantisipasi melalui koordinasi penyediaan armada tangki air untuk wilayah yang membutuhkan.
Di sisi penanganan lapangan, unsur TNI dan Polri menyatakan kesiapan untuk mendukung pemerintah daerah. TNI menyampaikan bahwa personel dan sejumlah sarana pemadam yang dimiliki satuan dapat dimanfaatkan untuk membantu proses mitigasi hingga pemadaman.
Dalam penanganan sebelumnya di Raja Ampat, sekitar 150 personel telah dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran di sejumlah kawasan, termasuk Yembekaki, Batanta dan Soporek. Namun, medan yang sulit serta keterbatasan sumber air menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan.
Unsur Koarmada juga menyampaikan kesiapan mendukung mobilisasi personel dan logistik, khususnya untuk wilayah kepulauan seperti Raja Ampat. Untuk lokasi yang tidak memungkinkan dijangkau melalui jalur darat, pemerintah daerah didorong mengajukan dukungan sarana udara, termasuk helikopter dengan kemampuan water bombing, melalui mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Polda Papua Barat Daya menyoroti tiga persoalan utama dalam penanganan karhutla, yakni sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, terbatasnya armada pemadam, dan minimnya sumber air di sekitar titik kebakaran.
Karena itu, diperlukan penambahan personel gabungan yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah dan Masyarakat Peduli Api. Selain penanganan saat kebakaran berlangsung, pemerintah daerah juga didorong menyiapkan sumber air permanen berupa embung maupun sumur bor di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Gubernur Elisa Kambu menekankan bahwa penanganan karhutla harus sekaligus menjadi momentum memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman serupa pada tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, setiap kabupaten dan kota perlu memiliki kelembagaan yang siap bergerak, personel yang terlatih, dukungan logistik serta anggaran yang memadai.
Ia juga meminta adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di kawasan rawan kebakaran. Edukasi mengenai larangan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan perlu terus dilakukan, terutama ketika kondisi lingkungan sangat kering.
Selain ancaman terhadap hutan dan lahan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran permukiman dan bangunan. Pemeriksaan kompor, tabung gas, instalasi listrik dan peralatan elektronik sebelum meninggalkan rumah maupun kantor dinilai penting untuk mencegah munculnya sumber api.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan penegasan bahwa penanganan Karhutla di Papua Barat Daya membutuhkan satu pola kerja terpadu, mulai dari deteksi dini, pemantauan hotspot, pemadaman, dukungan logistik, pengamanan lokasi hingga pemulihan.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, BPBD, BMKG, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan unsur terkait lainnya akan terus memantau perkembangan di lapangan. Jika terjadi peningkatan intensitas kebakaran, penebalan personel dan penambahan sumber daya akan disesuaikan dengan kebutuhan.
Di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kewaspadaan bersama dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah titik api berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Dengan kondisi cuaca yang masih kering dan ancaman hotspot di sejumlah wilayah, pemerintah memastikan penanganan Karhutla tetap menjadi salah satu prioritas utama Papua Barat Daya hingga situasi benar-benar terkendali.
(Tim/Red)
