MPGINEWS.ID – SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT – Koordinator Aliansi LSM Perintis Kota Singkawang, Em Abdurrahman, mendorong Perumda Air Minum Gunung Poteng (AMGP), Pemerintah Kota, dan DPRD Singkawang untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan klasik krisis air bersih di daerah itu., Minggu (25/10/2026).
Menurutnya, masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan akrobatik dialektika antarpemangku kepentingan yang saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab.
Em Abdurrahman menjelaskan, Perumda AMGP hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan air pelanggan secara maksimal dan terpaksa menunda pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru. Penyebabnya adalah kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terbatas, sumber air baku yang kurang, serta infrastruktur jaringan dan pendukung lainnya yang belum memadai.
Mengacu data tahun 2023, cakupan pelayanan baru mencapai 29,10 persen terhadap penduduk administrasi dan 34,43 persen terhadap penduduk dalam wilayah teknis pelayanan. Kapasitas IPA terpasang tercatat 340 liter per detik (L/detik), tetapi produksi riil berdasarkan pemutakhiran data 2026 hanya sekitar 229 L/detik.
Di sisi lain, kebutuhan air terus naik seiring pertumbuhan penduduk. Pada 2026, jumlah penduduk diproyeksikan 252.069 jiwa. Dengan asumsi pelayanan 60 persen atau setara 151.241 jiwa, dibutuhkan pasokan sekitar 606,83 L/detik. Dengan demikian terdapat gap indikatif sekitar 337,83 L/detik yang perlu ditutup secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksi, penguatan sumber air baku, dan pembangunan jaringan distribusi.
“Itulah masalah utama yang dihadapi Perumda AMGP, yang tidak mudah diselesaikan secara mandiri tanpa dukungan serius Pemkot dan DPRD, karena menyangkut alokasi anggaran yang besar,” ujarnya.
Ia menilai, bila pemerintah dan DPRD serius, anggaran Perumda AMGP bisa ditambah melalui penyertaan modal. Menurutnya, langkah itu lebih bermanfaat dan menguntungkan dibandingkan penyertaan modal Pemkot pada Bank Kalbar.
Dari sudut pandang prosperity approach (pendekatan kesejahteraan), penyertaan modal tersebut merupakan strategi pembangunan yang menitikberatkan peningkatan taraf hidup, pemenuhan hak dasar, dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi ekonomi, usaha Perumda AMGP berkategori pelayanan publik (public service) sehingga risiko kerugiannya minimal. Secara bertahap, dana yang disertakan akan kembali ke Pemkot sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen tahunan.
Karena itu, pihaknya menyarankan Pemkot dan DPRD menarik sebagian dana penyertaan modal di Bank Kalbar untuk dialihkan ke Perumda AMGP. Alternatif lain, jika regulasi memungkinkan, Perumda AMGP dapat mengajukan pinjaman modal ke Bank Kalbar dengan menjadikan penyertaan modal Pemkot di bank tersebut sebagai jaminan.
Ia juga meminta opsi kerja sama Business-to-Business (B2B), yakni transaksi komersial antara satu perusahaan dan perusahaan lain, turut dijajaki.
Em Abdurrahman, yang juga Ketua LSM Fatwa Langit Kota Singkawang, turut mendorong Perumda AMGP, Pemkot, dan DPRD memaksimalkan jalur birokrasi dan politik untuk mencari anggaran dari APBN melalui kementerian terkait maupun dana pokok pikiran (pokir) DPR RI. Ia mencontohkan pembangunan IPA Seluang berkapasitas 20 L/detik yang kini sedang berlangsung dengan sumber dana APBN melalui pokir anggota DPR RI Dapil Kalbar 1, H. Yuliansyah, SE.
Sumber : Em Abdurrahman
Pewarta : Ferry S
