Kota Sorong, PBD – mpginews.id – Dalam upaya memperkuat sinergi antarlembaga serta mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan, Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, S.SiT., M.H., QCRO. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi kedua institusi, khususnya dalam menangani berbagai persoalan pertanahan yang berkembang di wilayah Papua Barat Daya.
Tidak hanya pada tingkat Polda, kerja sama tersebut juga ditindaklanjuti melalui penandatanganan PKS antara Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Papua Barat Daya dengan masing-masing Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Papua Barat Daya. Dengan demikian, sinergi yang dibangun diharapkan dapat berjalan secara menyeluruh hingga tingkat kewilayahan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, S.SiT., M.H., QCRO, serta sejumlah Pejabat Utama Polda Papua Barat Daya dan pejabat administrator di lingkungan BPN.
Adapun pejabat Polda Papua Barat Daya yang hadir, yakni Dirreskrimum Kombes Pol. Junov Siregar, S.H., S.I.K., M.K.P.; Dirreskrimsus Kombes Pol. Iwan P. T. P. Manurung, S.I.K., M.H.; Kabidkum AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, S.H.; serta Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K., yang hadir mewakili Kapolresta Sorong Kota.
Turut hadir Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedhayanto Purnomo, S.E., S.I.K., M.H.; Kapolres Sorong Selatan AKBP Praja Gandha Wiratama, S.H., S.I.K., M.H.; Kapolres Tambrauw AKBP Eddwar Martua Pandjaitan, S.I.K., M.H.; dan Kapolres Maybrat AKBP Jandry Denny Sairlela, S.I.K., M.M.
Dalam sambutannya, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Hengki Haryadi menegaskan bahwa persoalan pertanahan di wilayah Papua Barat Daya memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri. Hal tersebut tidak terlepas dari keterkaitan tanah dengan sejarah, adat istiadat, identitas, serta hak-hak masyarakat adat yang harus dihormati dan dilindungi.
Menurut Kapolda, tanah bukan semata-mata komoditas ekonomi yang dapat dinilai berdasarkan aspek materi, melainkan memiliki nilai sosial, budaya, historis, dan identitas bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat di Tanah Papua.
Oleh karena itu, setiap persoalan pertanahan harus ditangani secara cermat, profesional, transparan, dan mengedepankan pendekatan humanis. Sebab, apabila tidak dikelola dengan baik, sengketa lahan, tumpang tindih sertifikat, maupun dugaan penyalahgunaan administrasi pertanahan dapat berkembang menjadi konflik sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Kapolda menekankan bahwa kerja sama antara Polda Papua Barat Daya dan BPN harus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata, bukan sekadar seremonial penandatanganan dokumen. Untuk itu, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
Pertama, pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi konflik pertanahan. Kapolda mendorong agar setiap persoalan agraria yang berpotensi menimbulkan konflik dapat diidentifikasi sejak awal melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi, serta dialog bersama para pihak yang berkepentingan. Pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dinilai penting agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bijaksana dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat.
Kedua, penegakan hukum dan penguatan integritas pelayanan pertanahan. Polda Papua Barat Daya berkomitmen mendukung upaya pemberantasan praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan lahan, hingga berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat maupun negara. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, pengamanan dan kepastian hukum aset negara. Kapolda menekankan pentingnya inventarisasi serta percepatan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah milik negara, khususnya aset-aset yang berada dalam penguasaan institusi Polri. Langkah ini diperlukan untuk memastikan seluruh aset negara memiliki legalitas yang jelas, tertib administrasi, serta terlindungi dari potensi sengketa maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.
Lebih lanjut, Kapolda menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran agar segera menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut melalui koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan Kantor Pertanahan di masing-masing wilayah.
Ia berharap, melalui koordinasi yang intensif, berbagai persoalan pertanahan dapat dipetakan secara komprehensif sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta kepentingan masyarakat.
Sinergi ini juga diharapkan mampu membangun pola kerja yang lebih responsif antara jajaran kepolisian dan BPN, terutama dalam memberikan pendampingan terhadap penanganan permasalahan pertanahan yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
Sementara itu, Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan publik, memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.
“Kerja sama strategis antara Polda Papua Barat Daya dan BPN ini diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik agraria di tengah masyarakat, mencegah praktik-praktik yang melanggar hukum, serta mengamankan aset-aset negara secara tertib dan memiliki kepastian hukum. Sinergi ini juga menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kompol Jenny.
Ia menambahkan, Bidhumas Polda Papua Barat Daya akan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kegiatan dan upaya kepolisian dalam membangun kolaborasi dengan instansi pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, Polda Papua Barat Daya bersama BPN berkomitmen memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme pelayanan, serta mendorong penyelesaian persoalan pertanahan yang berkeadilan dan sesuai ketentuan hukum.
Untuk itu diharapkan, agar kerja sama ini menjadi landasan bagi penguatan sinergi berkelanjutan antara Polri dan BPN dalam memberikan kepastian hukum pertanahan serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
(Tim/Red)



