Papua Barat Daya – MPGI NEWS.ID//Komitmen menjaga kekayaan alam Papua Barat Daya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendapat perhatian serius dalam kunjungan kerja Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia, Dominic James Robert Jermey, CVO, OBE, yang bertempat di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (10/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan kepentingan diplomasi, konservasi, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan mitra pembangunan dalam satu agenda bersama: memastikan kekayaan alam Papua Barat Daya tetap lestari tanpa mengesampingkan kebutuhan dan masa depan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Kehadiran Dubes Inggris bersama rombongan disambut dengan tarian adat Suku Moi. Suasana penyambutan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa agenda konservasi di Papua Barat Daya tidak dapat dilepaskan dari identitas, budaya, dan kehidupan masyarakat adat yang telah berabad-abad menjaga hubungan dengan alam.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan keterbukaan terhadap penguatan kerja sama internasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemerintah daerah melihat perhatian dunia terhadap Papua sebagai peluang untuk memperluas kolaborasi, selama kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tetap menghormati nilai-nilai lokal.
Selanjutnya Asisten III Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa kunjungan Dubes Inggris bukan semata agenda diplomatik, melainkan momentum untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih konkret. Papua Barat Daya memiliki bentang alam yang luar biasa, mulai dari hutan hingga kawasan pesisir dan laut, yang menjadikannya salah satu wilayah penting dalam agenda konservasi global.
Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa menjaga alam tidak boleh dipandang terpisah dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan. Konservasi di Papua Barat Daya diharapkan mampu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, penciptaan peluang ekonomi, serta penguatan peran masyarakat adat sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Perlindungan alam harus memberikan manfaat bagi masyarakat,” menjadi semangat yang mengemuka dalam dialog antara pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, mitra pembangunan, dan perwakilan masyarakat.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya Jhoni Way, S.Hut., M.Si., dalam pemaparannya menggambarkan besarnya tanggung jawab daerah dalam menjaga hutan. Papua Barat Daya memiliki luas wilayah sekitar 3,8 juta hektare, dengan sekitar 88 persen wilayahnya masih berupa kawasan berhutan.
Kondisi tersebut menempatkan hutan sebagai aset ekologis sekaligus sosial yang sangat penting bagi provinsi yang baru berdiri tersebut. Hutan bukan hanya berkaitan dengan fungsi lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat, sumber penghidupan, serta memiliki nilai sosial dan budaya yang diwariskan lintas generasi.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tengah mendorong penyusunan tata ruang provinsi yang lebih sesuai dengan karakter wilayahnya. Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya membutuhkan arah pengelolaan ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan menghormati hak masyarakat adat.
Pemerintah daerah berharap tata ruang tersebut nantinya menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hutan. Dengan perencanaan yang lebih terarah, pengembangan ekonomi daerah dapat dilakukan tanpa mengorbankan kekayaan alam yang menjadi modal penting bagi generasi mendatang.
Di sisi lain, BBKSDA Papua Barat Daya menegaskan bahwa upaya konservasi selama ini terus dilakukan melalui perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan kawasan konservasi, pencegahan berbagai ancaman terhadap satwa dan habitat, hingga pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi.
Dalam konteks tersebut, dukungan berbagai pihak, termasuk Fauna & Flora International (FFI) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), menjadi bagian dari upaya membangun model konservasi yang melibatkan masyarakat.
Kehadiran masyarakat dalam pertemuan tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau aktivitas lembaga konservasi. Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan hutan memiliki peran strategis karena mereka merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber daya alam setiap hari.
Perhatian terhadap peran masyarakat itu juga terlihat dari pemberian sertifikat penghargaan oleh Duta Besar Inggris kepada sejumlah kelompok masyarakat yang dinilai berkontribusi dalam kegiatan konservasi dan pemberdayaan.
Penghargaan tersebut diberikan kepada KTH Kalisade, KTH Waifoi, KTH Warkesi, LPHK/Lembaga Pengelola Hutan Kampung Kawakyir, LPHK Belempe, LPHK Mlawer, KTH Megame, KTH Matoa, Keluarga Malaseme, Kios Konservasi, Woronai, dan Pinjam Pustaka.
Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal bukan sekadar penerima manfaat program, tetapi dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayahnya.
Dalam kesempatan itu, Dominic James Robert Jermey menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, BBKSDA Papua Barat Daya, masyarakat adat, FFI, YKAN, serta para pihak lainnya dalam menjaga alam Papua.
Dubes Inggris juga menyoroti pentingnya kelestarian lingkungan bagi kehidupan manusia. Menurutnya, persoalan perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati membutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi konservasi, serta mitra internasional.
Lanjut Dubes Inggris bahwa kami juga memiliki perhatian terhadap isu perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Karena itu, ruang kerja sama dengan Indonesia, khususnya Papua Barat Daya, masih terbuka untuk terus dikembangkan.
Kunjungan tersebut juga memperlihatkan bahwa isu konservasi Papua kini semakin mendapat perhatian di tingkat internasional. Kekayaan hutan, pesisir, laut, serta keanekaragaman hayati Papua Barat Daya menjadi modal penting yang harus dijaga melalui tata kelola yang baik dan kolaborasi lintas pihak.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut positif perhatian tersebut. Namun, pemerintah daerah menekankan bahwa seluruh bentuk kerja sama harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
Artinya, menjaga hutan tidak berarti menghentikan pembangunan. Sebaliknya, pembangunan harus dirancang agar tetap menjaga hutan, laut, dan ekosistem, sekaligus menciptakan ruang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan inilah yang diharapkan menjadi fondasi kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Inggris, pemerintah pusat, masyarakat adat, lembaga konservasi, dunia usaha, serta mitra pembangunan lainnya.
Kunjungan Dominic James Robert Jermey pun diharapkan tidak berhenti sebagai agenda satu hari. Pemerintah daerah mendorong agar pertemuan tersebut menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih konkret, terukur, dan berkelanjutan dalam perlindungan alam serta pemberdayaan masyarakat.
Bagi Papua Barat Daya, kekayaan alam bukan sekadar potensi yang harus dipertahankan, tetapi amanah yang harus dikelola secara bijaksana. Hutan dan ekosistem yang ada hari ini harus tetap dapat dinikmati generasi mendatang, sementara masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan tersebut harus memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan.
Semangat kolaborasi itu menjadi pesan utama dari pertemuan di Kantor BBKSDA Papua Barat Daya. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa konservasi, budaya, dan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari satu agenda besar untuk mewujudkan Papua Barat Daya yang maju, lestari, dan sejahtera.
Dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan penampilan grup musik dari Kampung Mlawer, Distrik Klayili. Nuansa budaya masyarakat yang hadir menjadi penutup rangkaian kegiatan sekaligus memperkuat pesan bahwa menjaga alam Papua Barat Daya pada akhirnya juga berarti menjaga kehidupan, budaya, dan masa depan masyarakatnya.
(TK)
