dr Ismawan Tunjangan Insentif dokter Bisa Diberikan Tergantung Kebijakan Oknum Di Dinkes Kapuas Hulu, Mohon Dicek Kebenarannya

Putussibau – MPGI News, 22/12/2021 dr Ismawan : dirinya tidak mendapatkan tunjangan insentif dari januari – mei 2021. Sebelumnya Mei 2020 – desember 2020 dirinya mendapat tunjangan insentif bersih setelah potong pajak walaupun tanpa mengisi lembar absensi di puskesmas Bika.

Namun setelah dirinya memasukan gugatan perdata di PN Putussibau pada bulan desember 2020, mulai januari 2021-april 2021 dr Ismawan tidak mendapatkan tunjangan insentif dan juga tidak mengisi lembar absensi, ya gimana mau isi lembar absensi, lembar absensinya tidak ada di meja absensi. Namun sejak bulan Mei 2021 ( masih musim pandemi Covid 19. ) di Puskesmas Bika telah mengunakan mesin fingerprint untuk kehadiran absensi.

Dan bulan mei 2021 dr Ismawan juga tidak menerima tunjangan insentif. Karena merasa ada yang gak pas, maka dr Ismawan menyampaikan permasalahan ini kepada kejaksaan negeri di Putussibau. dr Ismawan menyampaikan permasalahan ini ke kejaksaan pada tanggal 15 desember 2021.

Sebelumnya saya telah menyampaikan perihal isi surat saya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau dan kemudian ditemukan dengan Kasi Datun Kejaksaan. dr Ismawan menjelaskan, inti dari surat kepada Kejaksaan tersebut meminta tolong agar informasi yang telah disampaikan dirinya kepada Kejaksaan Negeri di Putussibau dicek kebenarannya.

dr. Ismawa merasa tidak menerima tunjangan insentif dokter pada bulan januari sampai Mei 2021. Pada Bulan Mei – Desember 2020 saya menerima tunjangan insentif full (bersih setelah potong pajak) walaupun tanpa isi absensi sama sekali, Setelah memasukan gugatan perdata ke PN Putussibau pada Desember 2020, sejak Januari April 2021 Ismawan mengaku tidak menerima tunjangan sama sekali dan juga tidak isi lembar absensi.

“Bagaimana mau isi absen, lembar absensinya tidak ada di meja absen,”terangnya.
Ia menegaskan, Bulan Mei 2021 (masih musim pandemi Covid 19) di Puskesmas Bika telah mengunakan mesin absensi elektrik, namun dirinya mengaku juga tidak menerima tunjangan insentif sama sekali.

“Semoga laporan saya melalui surat ke Kasi Datun Kejaksaan Negeri di Putussibau dapat ditindaklanjuti dan jika saya memang berhak mendapatkan tunjangan saya, ya tolong diberikan. dr Ismawan juga menyampaikan melampirkan alat bukti rekening koran dari Bank Kalbar, peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 tahun 2017 pasal 7 ayat 1b. Sebelumnya dr Ismawan pada tanggal 26 Agustus 2021 telah berkonsultasi dengan Kasi Datun dan disarankan untuk menyampaikan permasalahan tersebut ke Bupati Kapuas Hulu.

“Dan saya telah menyampaikan surat kepada Bapak Bupati pada tanggal 27 Agustus 2021, namun sampai hari ini belum ada tanggapan sehingga akhirnya saya pada tanggal 29 November 2021 menyampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri di Putussibau,” pungkasnya.

Saya ingin menyampaikan bahwa saya perlu memperjuangkan hak saya, karena ini juga pesan yang disampaikan ketika saya mengikuti prajab PNS di Kabupaten Kapuas Hulu oleh widya suara. Saya sudah 2 kali mencari keadilan dengan menempuh jalur hukum dan sampai di Pengadilan, namun apa yang saya dapat? Sedangkan untuk membawa kasus sampai ke Pengadilan itu tidak mudah, daftar aja kita perlu biaya, belum lagi membayar jasa lawyer, membayar fotocopi dokumen alat bukti.

Laporan saya kepada Kejaksaan Negeri di Putussibau bisa ditangapi dan di cek kebenarannya dari laporan yang telah saya sampaikan. Harapan saya jangan sampai terulang lagi hal ini, supaya tidak ada oknum yang bisa semau maunya dengan kebijakan nya sendiri tanpa melihat sisi yang lain.

Semoga kedepan tidak terjadi lagi hal semacam ini, agar masyarakat terlayani lebih baik saya merasakannya makanya saya berani melaporkan hal ini kepada kejaksaan di Putussibau. Dan saya telah mengabdi selama 14 tahun di Kabupaten Kapuas Hulu, cukup jangan dipermainkan dengan kebijakan yang semau gue. Terimakasih “tuturnya”

( Nik )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*