DPR RI : Minta Penanganan Kericuhan di Yogyakarta Humanis dan Profesional

Mpginews.id,Jakarta, 11 November 2026 – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi secara damai dan bermartabat. Imbauan tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (10/11/2026) yang berujung ricuh.

“Indonesia negara yang menjunjung tinggi demokrasi, unjuk rasa diperkenankan. Tetapi aksi demonstrasi harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Segala bentuk anarkisme dan kekerasan, seperti yang terjadi di Yogyakarta, sangat disayangkan,” kata Sukamta, Rabu (11/11/2026).

Sukamta yang merupakan legislator dari daerah pemilihan (Dapil) DIY itu meminta agar dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait identitas kelompok yang terlibat dalam aksi kekerasan. Menurutnya, perlu dipastikan apakah pelaku kekerasan benar-benar berasal dari kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, mengingat aksi demonstrasi pada awalnya berlangsung kondusif.

“Di sini perlu ditelusuri apakah massa aksi yang menggunakan kekerasan betul-betul kelompok mahasiswa dan elemen sipil, karena awalnya demonstrasi berjalan dengan kondusif,” ungkapnya.

Selain itu, Sukamta meminta kepolisian mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ia juga menekankan pentingnya profesionalitas aparat, termasuk memastikan hak-hak hukum para peserta aksi yang ditangkap tetap terpenuhi.

“Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, termasuk membuka akses pendampingan hukum bagi mereka yang ditangkap,” pesan Sukamta.

Diketahui, aksi demonstrasi yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penarikan militer, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pencabutan peraturan tentang pembentukan Jaga Warga.

Massa menilai keberadaan Jaga Warga berpotensi memicu konflik horizontal dan menjadi ruang bagi praktik premanisme. Sejumlah tuntutan tersebut disampaikan langsung di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Aksi yang semula berlangsung damai kemudian berubah menjadi bentrokan dengan aparat keamanan pada malam hingga dini hari, setelah sebagian massa memilih bertahan di lokasi demonstrasi. Dalam bentrokan tersebut, polisi menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon, sementara massa melempari aparat dengan batu dan kembang api.

Editor : DM MPGI