DPD GMPK Garut Laporkan Eks. Kades Sukalilah Ke Kejari Garut, Terkait Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Pada Program PTSL 2019

Garut – MPGI News, Selasa, 23/11/2021 sebelumnya diberitakan bahwa program pendaftaran tanah sistemis lengkap (PTSL) tahun anggaran 2019, yang di selenggarakan oleh eks. Kepala desa Sukalilah (YJ) kecamatan Cibatu Garut diduga terindikasi korupsi. Pasalnya berdasarkan SK penetapan lokasi yang di terbitkan oleh ATR/BPN desa Sukalilah tercatat kuwota yang diterima sebanyak 500 bidang saja, namun berdasarkan keterangan dari panitia PTSL inisial (I) Kades YJ memerintahkan kepada panitia untuk membuka pendaftaran secara umum, sehingga jumlah pendaftar PTSL membludak mencapai 1013 bidang.

Namun hingga berakhirnya tahun 2020 berdasarkan keterangan dari BPN Garut nomor :244/32.05/III/2021 BPN telah menyelesaikan lebih kurang sebanyak 480 bidang, dan tersisa 20 bidang yang belum selesai, dengan alasan terdapat revisi bidang tanah.

Namun eks. Kades (YJ) berdalih, bahwa dirinya sudah mengajukan kembali permohonan kepada BPN Garut, dan kembali ditetapkan sebagai lokasi PTSL tertanggal 5 maret tahun 2021. Dan dikuatkan dengan surat pernyataan yang di tandatangani diatas materai yang berbunyi ;Dengan menyatakan bahwa program PTSL, di desa Sukalilah kecamatan Cibatu kabupaten Garut sudah diajukan dan sedang dalam proses di kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan Nasional kantor pertanahan kabupaten Garut, tertanggal 29 April 2021.

Anehnya ATR/BPN Garut justru menjawab surat permohonan dokumen/berkas PTSL dari salah satu LSM digarut, dengan nomor register 244/32.05/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 yang tercantum dalam poin 4) yang berbunyi : Bahwa Desa Sukalilah, kecamatan Cibatu kabupaten Garut, tidak termasuk dalam SK penetapan lokasi tahun anggaran 2021.

Untuk itu berdasarkan kesimpulan dari hasil kajian, DPD GMPK kabupaten Garut menduga adanya perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh eks kades Sukalilah (YJ) maka sebagai lembaga NGO yang mempunyai fungsi kontrol sosial, melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut kepada kejaksaan negeri Garut dengan nomor register 97/DPD- GMPK/XI/2021 tertanggal 19/11/2021 yang diterima oleh kejaksaan negeri Garut pada tanggal 23/11/2021.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua DPD GMPK kabupaten Garut (Ratmo SH.MH.) yang terlihat didampingi oleh sekretaris (Yossep Akhmad Gunawan) dan bidang analisa dan kajian (Yoki Susanto) usai menyerahkan berkas laporan ke bagian umum kejaksaan negeri garut kepada awak media.

Ditempat yang sama sekretaris DPD GMPK Garut Yossep menambahkan, hal ini kami lakukan dikarenakan sudah beberapa kali dilakukan peringatan kepada yang bersangkutan, namun tak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan masyarakat banyak ini, akhirnya organisasi mengambil sikap dan memutuskan untuk ditangani oleh aparat penegak hukum, selaku aparat yang berwenang paparnya.

Dengan dilaporkanya kasus korupsi program PTSL tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh eks. Kades Sukalilah (YJ) DPD GMPK Garut berharap kejaksaan negeri Garut segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap para pihak yang dianggap bertanggung jawab, agar penegakan supremasi hukum dapat berjalan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku, dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat kabupaten Garut pada umumnya.

Kontributor/Liputan : Tim Biro Garut
Editor : S. Afsor
Publisher : Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*