Catatan Penting DPD GMPK Garut Refleksi Akhir Tahun

Garut – MPGI News, Jumat,31/12/2021 sebentar lagi tepatnya pukul 00. Wib. Tahun 2021 akan meninggalkan kita semua, namun sepanjang tahun ini ada beberapa catatan penting yang tentunya menjadi perhatian semua elemen, baik elemen masyarakat, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Hal tersebut disampaikan oleh DPD GMPK Biro Informasi dan tekhnologi (Solihin Afsor) Garut di Sekretariat Komplek Ruko GGC Jln raya sudirman garut, catatan penting yang dimaksud antara lain; Masih rendahnya Indek pembangunan manusia (IPM) kabupaten Garut, berdasarkan data dan kajian dari para akademisi, hingga akhir Desember belum beranjak dari peringkat ke 25 dari 27 jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa barat.

Hal ini terjadi karena dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya;
1. Pendidikan;
2. Pelayanan;
3. Daya beli;
4. Tranparansi;
5. Penanganan.

Pendidikan : masih tingginya angka lama belajar, tentu harus menjadi kajian bersama apa yang menjadi penyebabnya, rata rata ketidak mampuan keluarga terkait biaya, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi khususnya pada pendidikan dasar, karena pemerintah sudah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun tentu dengan konsekwensi dukungan Anggaranya, baik melalui program dana BOS, KIP, BOP dan lain sebagainya.

namun yang perlu diperhatikan adalah lemahnya fungsi pengawasan dari internal, bahkan ada kecenderungan tak berjalan. Bahkan lebih parah lagi ada dugaan turut membantu menyembunyikan apa yang jelas jelas dilarang oleh regulasi, dengan tidak mengenakan sanksi apapun, jikalau ada sanksinya hanya administrasi saja hal ini yang membuat para oknum makin berani melakukan pelanggaran secara berulangkali dan ini jelas berdampak terhadap pengelolaan pe ndidikan itu sendiri.

Pelayanan : hal ini juga berdampak terhadap indeks kepuasan masyarakat atas kinerja berbagai institusi dipemerintahan kabupaten Garut, Presiden RI sudah menyarankan berkali kali agar mengoptimalkan sistem elektronik/online, hal tersebut bertujuan agar mudah, cepat, tanpa harus berinteraksi langsung, namun faktanya sampai saat ini, baru beberapa aitem saja yang berjalan itupun sulitnya minta ampun dengan beribu alasan.

Daya beli : hal ini berkaitan dengan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Garut, hal ini bisa di chek dari jumlah masyarakat Garut yang menjadi KPM PKH maupun BPNT atau bantuan sosial lainya, semua kan ada kriteria dan parameternya, karena jelas program tersebut payung hukumnya menggunakan UU no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dan ditujukan kepada masyarakat yang katagori ekonominya menengah kebawah (Miskin).

Tranparansi : Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu:

Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh dalam mengurus suatu dokumen (misalkan izin usaha) harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan.

Indikator kedua, adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straight forward and easy to apply” dan mudah dipahami oleh pengguna.

Indikator ketiga, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely and readily available).

Indikator keempat, adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Indikator kelima, tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.

Indikator keenam, adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Masih kata Afsor, Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi (information society) yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

Penanganan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani. Arti lainnya dari penanganan adalah penggarapan. Contoh: Penanganan kasus itu terkesan lambat. Sehingga berimplikasi terhadap kepastian atau penyelesaian suatu permasalahan, hal ini banyak kita saksikan terjadi di semua instansi, dan ini yang harus diperbaiki, agar pada tahun 2022 Garut sudah mempunyai catatan lebih baik dari tahun 2021 pungkasnya.

(Tim biro garut)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*