Mpginews.id,Jakarta – BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Se-Nusantara mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata dan tegas dalam memerangi praktik oligarki yang dinilai berpotensi mengancam keadilan sosial, demokrasi, serta kedaulatan ekonomi bangsa.
Desakan tersebut disampaikan Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Rifqi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap sejalan dengan cita-cita reformasi dan amanat konstitusi. Oleh karena itu, mahasiswa harus terus menjaga independensinya sebagai agent of change, bukan menjadi alat legitimasi kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu.
“BEM PTNU Se-Nusantara meminta pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap menguatnya praktik oligarki yang mengonsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi di tangan segelintir elite. Negara harus hadir dan menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat,” tegas Rifqi.
Menurutnya, dampak oligarki tidak hanya dirasakan di sektor ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan publik. Kondisi tersebut berpotensi menggerus substansi demokrasi apabila keputusan-keputusan strategis lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal dibandingkan kebutuhan masyarakat luas.
BEM PTNU Se-Nusantara menilai bahwa tantangan utama bangsa saat ini bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada ketimpangan distribusi manfaat pembangunan. Di tengah kekayaan alam yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung, masih banyak masyarakat yang belum merasakan hasil pembangunan secara adil dan merata.
Atas dasar itu, BEM PTNU mendorong pemerintah untuk kembali menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut dinilai sebagai landasan penting dalam mencegah penguasaan sumber daya strategis oleh kelompok-kelompok tertentu yang hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan.
Dalam pernyataannya, BEM PTNU Se-Nusantara juga menyoroti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tengah menghadapi tantangan besar untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah didorong untuk berani mengambil kebijakan yang mampu membatasi dominasi oligarki serta memastikan pengelolaan kekayaan nasional dilakukan demi kepentingan masyarakat luas.
“BEM PTNU Se-Nusantara meminta Presiden dan seluruh jajaran pemerintah untuk serius memerangi oligarki dalam segala bentuknya. Keberpihakan kepada rakyat tidak cukup diwujudkan melalui pidato dan janji politik, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan yang berani dan berpihak pada kepentingan publik,” lanjut Rifqi.
Meski demikian, BEM PTNU menegaskan bahwa sikap tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi maupun dunia usaha. Sebaliknya, organisasi mahasiswa tersebut mendukung pembangunan dan investasi yang berjalan sesuai koridor konstitusi, menjunjung prinsip transparansi, keadilan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Selain mendesak pemerintah, BEM PTNU Se-Nusantara juga mengajak seluruh mahasiswa untuk tetap menjaga independensi gerakan. Kampus harus menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis dan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan, bukan menjadi alat reproduksi kepentingan elite politik maupun ekonomi.
BEM PTNU menilai bahwa perjuangan melawan oligarki merupakan agenda konstitusional yang harus menjadi perhatian seluruh elemen bangsa. Selama ketimpangan ekonomi masih terjadi dan kebijakan publik belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, mahasiswa akan terus berada di garis depan untuk mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan amanat konstitusi terlaksana secara nyata.
Melalui pernyataan sikap tersebut, BEM PTNU Se-Nusantara mengajak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan sejahtera, dengan memastikan bahwa kekayaan bangsa dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir elite.
(Redaksi)
Editor : DM MPGI
