GARUT – mpginews.id – Komisi III DPRD Kabupaten Garut menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) terkait tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut, dalam audiensi tersebut jajaran direksi PDAM Tirta Intan turut dihadirkan untuk memberikan penjelasan sekaligus menanggapi sejumlah persoalan yang menjadi sorotan FPPG.
Audiensi hari ini Jumat, 20/11/26, menjadi momentum penting bagi FPPG untuk menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap pengelolaan perusahaan daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan layanan air bersih.
Ketua FPPG Kabupaten Garut, Asep Nurjaman, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa pengelolaan PDAM Tirta Intan harus berlandaskan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, PDAM bukan semata-mata perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis, melainkan badan usaha milik daerah yang mengemban tanggung jawab pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis, penggunaan anggaran, perencanaan bisnis, hingga pencapaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, FPPG menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan penjelasan secara terbuka dari jajaran manajemen PDAM Tirta Intan Sedikitnya terdapat delapan pokok persoalan yang menjadi perhatian, yakni :
1. Tata kelola dan manajemen perusahaan.
2. Penyusunan dan pengesahan Rencana Bisnis (Renbis).
3. Kualitas serta kontinuitas pelayanan air bersih.
4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan.
5. Kondisi keuangan dan pengelolaan aset perusahaan.
6. Kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
7. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Garut.
8. Efektivitas fungsi pengawasan Dewan Pengawas.
FPPG menilai seluruh persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Sebagai perusahaan milik daerah, PDAM Tirta Intan harus mampu menunjukkan keterbukaan dalam setiap aspek pengelolaannya.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari FPPG adalah pengesahan Rencana Bisnis (Renbis) PDAM Tirta Intan periode 2025–2030.
Asep Nurjaman mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya dalam pembahasan, dokumen Renbis tersebut disebut baru disahkan pada Desember. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan tahapan penyusunan dan pengesahannya apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018.
“Renbis itu merupakan pedoman perusahaan untuk lima tahun ke depan. Di dalamnya terdapat arah kebijakan, program, target, serta perencanaan kegiatan perusahaan. Jadi, bukan sekadar dokumen administratif yang bisa dianggap formalitas,” tegas Asep.
Menurutnya, ketepatan waktu pengesahan Renbis menjadi hal penting karena dokumen tersebut merupakan salah satu landasan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Artinya, program, kegiatan, serta penggunaan anggaran perusahaan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan perencanaan bisnis yang telah ditetapkan.
“Kalau Renbis saja terlambat, bagaimana kita bisa memastikan seluruh program perusahaan berjalan sesuai aturan dan perencanaan? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
FPPG meminta jajaran direksi memberikan penjelasan mengenai proses penyusunan, tahapan pengesahan, serta kesesuaian Renbis dengan ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan perencanaan bisnis, FPPG turut menyoroti kontribusi PDAM Tirta Intan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pembagian dividen kepada Pemerintah Kabupaten Garut sebagai pemilik perusahaan daerah.
Asep mengaku memperoleh penjelasan dalam forum pembahasan bahwa kontribusi dividen yang dipertanyakannya belum terlihat secara jelas, termasuk untuk tahun 2023,
menurutnya perusahaan daerah harus mampu menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan, selain menjalankan fungsi pelayanan publik, perusahaan juga perlu memberikan gambaran mengenai kemampuan menghasilkan keuntungan serta kontribusinya terhadap daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai pemerintah daerah sebagai pemilik perusahaan sudah memberikan dukungan, tetapi kontribusi terhadap PAD justru tidak jelas. Kalau memang belum ada dividen, apa penyebabnya? Bagaimana kondisi keuangannya? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan,” ungkapnya.
Ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan, mulai dari kemampuan menghasilkan keuntungan, efisiensi operasional, hingga optimalisasi potensi pendapatan.
Bagi FPPG, persoalan dividen bukan sekadar persoalan angka, tetapi juga menyangkut sejauh mana perusahaan daerah mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tanpa mengabaikan kewajiban utamanya dalam memberikan pelayanan air bersih.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Garut kepada PDAM Tirta Intan, Asep menyebut terdapat angka penyertaan modal sebesar Rp300 miliar, sementara realisasi yang disampaikan kepadanya hingga Desember 2025 baru mencapai sekitar Rp87 miliar.
Apabila kedua angka tersebut mengacu pada total penyertaan modal yang sama, terdapat selisih sekitar Rp213 miliar yang menurut FPPG perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.
“Kalau memang sudah ditetapkan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar, sementara yang terealisasi baru Rp87 miliar, lalu bagaimana status sisanya? Ini harus dibuka secara transparan. Jangan sampai ada ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan penyertaan modal,” katanya.
Menurut Asep, persoalan tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan menyampaikan angka. Diperlukan penjelasan mengenai dasar hukum, tahapan realisasi, status sisa penyertaan modal, serta mekanisme pelaksanaannya.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah dan kepentingan masyarakat.
FPPG pun mendorong agar data penyertaan modal, realisasi penggunaan, serta peruntukannya dapat dijelaskan secara rinci dan transparan.
Asep meminta agar target tersebut tidak hanya tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi harus dibuktikan melalui pencapaian nyata di lapangan.
“Kalau targetnya 70 ribu sambungan, harus jelas realisasinya. Jangan hanya menjadi angka dalam perencanaan,
Masyarakat membutuhkan bukti nyata, terutama terkait peningkatan pelayanan dan pemerataan akses air bersih,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pencapaian target pelayanan harus selaras dengan Renbis dan RKAP sehingga setiap program pengembangan perusahaan memiliki dasar perencanaan serta ukuran keberhasilan yang jelas.
Asep menilai Dewan Pengawas memiliki posisi strategis dalam memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai regulasi, perencanaan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
“Kalau ada persoalan dalam Renbis, target pelayanan, sampai kontribusi terhadap PAD, lalu sejauh mana fungsi pengawasan Dewan Pengawas? Jangan sampai pengawasan hanya sebatas jabatan, tetapi tidak memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola perusahaan,” tandasnya.
Melalui audiensi ini, FPPG mendorong Komisi III DPRD Kabupaten Garut untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap badan usaha milik daerah, termasuk memastikan setiap persoalan yang disampaikan mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut.
FPPG juga meminta agar dokumen – dokumen penting, mulai dari Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan keuangan, data realisasi penyertaan modal, pencapaian target sambungan rumah, hingga kontribusi perusahaan terhadap PAD, dapat dijelaskan sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.
FPPG berharap audiensi tersebut tidak sekadar menjadi forum penyampaian aspirasi dan klarifikasi, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret berupa evaluasi, perbaikan manajemen, serta peningkatan kualitas pelayanan PDAM Tirta Intan.
Pengawasan DPRD diharapkan tidak berhenti pada forum audiensi, melainkan dilanjutkan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan serta kinerja manajemen perusahaan.
Menurut FPPG, publik berhak mengetahui bagaimana perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat dijalankan, bagaimana anggaran dikelola, sejauh mana target pelayanan direalisasikan, serta apa kontribusi nyata perusahaan terhadap daerah.
Kini, penjelasan dan tindak lanjut dari jajaran direksi PDAM Tirta Intan, Dewan Pengawas, DPRD, serta Pemerintah Kabupaten Garut menjadi hal yang dinantikan, jangan sampai perencanaan hanya menjadi tumpukan dokumen, target pelayanan berhenti sebagai angka, kontribusi terhadap PAD tidak memiliki kejelasan, dan fungsi pengawasan sekadar formalitas.
Sebab, keberhasilan perusahaan daerah bukan hanya diukur dari aspek administratif maupun perencanaan bisnis, melainkan dari sejauh mana perusahaan mampu memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Garut.
Uang daerah dan pelayanan publik bukan ruang yang boleh dikelola tanpa pertanggungjawaban. Transparansi harus dibuktikan, pengawasan harus dijalankan, dan kinerja harus dapat diukur.
Catatan Redaksi: Sejumlah angka, informasi, dan pernyataan mengenai Renbis, dividen, penyertaan modal, serta target sambungan rumah dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dan pandangan Ketua FPPG Kabupaten Garut yang masih memerlukan konfirmasi serta pencocokan dengan dokumen resmi. (Ndang. S)
Redaksi MPGI-News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada jajaran direksi PDAM Tirta Intan, Dewan Pengawas, Kuasa Pemilik Modal (KPM), serta Pemerintah Kabupaten Garut demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Publisshare : Red/03-S.A







