Kota Sorong Papua Barat Daya — Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Sorong menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sorong, Selasa (25/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Golkar menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan tidak ada satu pun warga Kota Sorong yang tertinggal dalam pembangunan.
Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota atas penyusunan APBD yang mencerminkan komitmen kuat untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan pemenuhan layanan dasar. Belanja daerah sebesar Rp1,008 triliun diharapkan dapat dikelola efektif untuk menjawab kebutuhan lebih dari 300 ribu warga Kota Sorong.
Fraksi Golkar mendukung tingginya alokasi anggaran pada dua sektor utama:
• Pendidikan — Rp237,51 miliar (23,56%)
• Kesehatan — Rp235,77 miliar (23,39%)
Golkar menilai bahwa fokus pada pendidikan dan kesehatan adalah strategi pembangunan jangka panjang yang tepat karena generasi muda yang cerdas dan masyarakat yang sehat adalah fondasi kemajuan Kota Sorong.
Fraksi Golkar menyampaikan tujuh prioritas kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembahasan lanjutan:
1. Insentif RT/RW
Golkar menegaskan bahwa insentif RT/RW adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. RT/RW adalah ujung tombak layanan pemerintah dan eksekutor lapangan dari program pembangunan. Pemerintah harus memastikan insentif diberikan secara layak dan konsisten.
2. Pembangunan Kantor Kelurahan
Golkar meminta peningkatan anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan guna memastikan kualitas pelayanan publik yang profesional, cepat, dan berbasis digital.
3. Sumber Air Bersih di Wilayah Terpencil
Krisis air bersih di Kelurahan Klasuat, Distrik Klaurung menjadi perhatian penting. Golkar mendesak Pemerintah Kota untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur air bersih sebagai upaya menghadirkan keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar masyarakat.
4. Penguatan Mitigasi Banjir
Golkar memberikan apresiasi atas kemajuan mitigasi banjir—khususnya di wilayah Kilo 10—namun meminta agar alokasi pengendalian banjir tetap atau ditingkatkan, sebab masih terdapat wilayah rawan banjir.
5. Armada dan Layanan Pemadam Kebakaran
Merespons tragedi kebakaran di Kanal Victory, Golkar meminta penambahan armada dan peralatan pemadam kebakaran untuk memastikan respons cepat dan jangkauan layanan yang merata.
6. Lampu Jalan di Titik Rawan Kejahatan
Golkar meminta percepatan pemasangan lampu jalan di titik-titik rawan kriminalitas, demi menciptakan ruang publik yang aman, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan lansia.
7. Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis RT/RW
Golkar mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah melalui:
• pemberdayaan RT/RW sebagai pelaksana utama pengelolaan sampah berbasis lingkungan, dan
• kelurahan sebagai pusat koordinasi edukasi dan fasilitas penampungan sementara.
Pendekatan ini dinilai lebih efisien dibanding sistem penanganan terpusat, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.
Golkar menegaskan bahwa seluruh kritik dan masukan adalah bentuk kemitraan konstruktif dengan Pemerintah Kota, bukan oposisi untuk melemahkan kinerja eksekutif. Kolaborasi dan dialog yang tulus diyakini mampu menghasilkan APBD 2026 yang.
(Leo)
Komentar